BATAM – DPRD Kota Batam menggelar rapat paripurna pada Senin (2/6/2025) dengan dua agenda penting, yakni penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan (RPP) APBD 2024 serta penjelasan Wali Kota Batam terkait Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025. Kedua agenda ini menjadi perhatian utama karena berkaitan langsung dengan arah kebijakan keuangan daerah dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaluddin, didampingi Wakil Ketua I Aweng Kurniawan dan Wakil Ketua II Budi Mardiyanto, S.E., M.M. Hadir pula Wali Kota Batam Amsakar Achmad, Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra, unsur Forkopimda, perwakilan Pemko dan BP Batam, tokoh masyarakat, serta undangan lainnya.
Agenda pertama dimulai dengan penyampaian pandangan umum Fraksi Partai NasDem yang disampaikan Arlon Verysto. Fraksi ini menyoroti perlunya tindak lanjut atas rekomendasi BPK serta pentingnya agar APBD memberikan dampak langsung kepada masyarakat, khususnya pada sektor pendidikan dan kesehatan.
Fraksi Partai Gerindra melalui Ketua Fraksi Ahmad Surya, S.E., serta Fraksi PDI Perjuangan melalui Tapis Dabal Siahaan memilih menyerahkan dokumen pandangan fraksi tanpa membacakannya.
Sementara itu, Fraksi Partai Golkar melalui Djoko Mulyono menyampaikan pandangan disertai pantun, berpesan agar pelaksanaan APBD dilakukan tepat waktu dan tetap akuntabel.
Fraksi PKS melalui Muhammad Syafe’i mengapresiasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemko Batam, namun menyoroti realisasi PAD dan belanja yang belum optimal.
Fraksi PKB melalui Surya Makmur Nasution menekankan pentingnya pelaksanaan anggaran berbasis kinerja serta mendorong peningkatan anggaran pendidikan menyusul putusan MK tentang pendidikan gratis untuk tingkat SD dan SMP. Ia juga mendorong alokasi hibah yang lebih adil bagi organisasi perempuan.
Fraksi gabungan PAN–Demokrat–PPP yang dibacakan Sahat Parulian Tambunan memberikan apresiasi atas capaian WTP ke-13 dan mendorong peningkatan kinerja pemerintah, termasuk optimalisasi PAD, pengembangan SDM, pengentasan kemiskinan, serta efektivitas belanja.
Adapun Fraksi gabungan Hanura–PSI–PKN melalui Tumbur Hutasoit menyampaikan dukungan terhadap pembahasan lanjutan dan menegaskan komitmen fraksi dalam mengawal penggunaan anggaran.
Setelah mendengarkan seluruh pandangan umum fraksi, Ketua DPRD Muhammad Kamaluddin menyampaikan bahwa tanggapan Wali Kota akan diperdengarkan dalam rapat paripurna berikutnya, yang dijadwalkan pada pekan depan.
Agenda dilanjutkan dengan penyampaian penjelasan Wali Kota Batam terkait Perubahan KUA dan PPAS APBD 2025. Amsakar Achmad menjelaskan bahwa rencana pendapatan mengalami kenaikan dari Rp3,9 triliun lebih menjadi Rp4,1 triliun lebih atau naik 5,15 persen, seiring meningkatnya pendapatan asli daerah, dana transfer, dan pendapatan sah lainnya.
Sementara rencana belanja turut naik 5,49 persen dari Rp4,079 triliun lebih menjadi Rp4,303 triliun lebih.
Beberapa penyesuaian belanja yang disampaikan Amsakar di antaranya alokasi subsidi bunga pinjaman nol persen bagi pelaku usaha mikro hingga Rp20 juta, anggaran santunan lansia, beasiswa untuk SD, SMP hingga perguruan tinggi, serta pengadaan seragam sekolah bagi siswa baru SD dan SMP baik negeri maupun swasta.
Di akhir rapat, Kamaluddin meminta seluruh fraksi menyiapkan pandangan umum terhadap Perubahan KUA–PPAS untuk kemudian dibahas dalam rapat paripurna selanjutnya. ***
