BEKASI – Munculnya sejumlah nama berlatar belakang politisi dalam daftar 10 besar calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bekasi memicu keraguan publik terhadap independensi lembaga pengelola dana umat tersebut. Kekhawatiran ini menguat karena sebagian kandidat dinilai masih memiliki jejak politik yang belum sepenuhnya tuntas, baik secara etik maupun administratif.
Baznas sebagai lembaga amanah umat dituntut berdiri netral dan bebas dari kepentingan politik praktis. Namun, dinamika seleksi kali ini justru memunculkan persepsi sebaliknya, seiring mencuatnya figur-figur dengan riwayat kontestasi dan afiliasi partai.
Berdasarkan informasi yang berkembang, terdapat sedikitnya tiga figur berlatar politisi yang masuk dalam 10 besar calon pimpinan Baznas Kota Bekasi.
Sirojudin diketahui merupakan eks calon anggota DPRD Kota Bekasi daerah pemilihan Bekasi Barat–Pondokgede dari Partai Gerindra pada Pemilu 2024. Meski telah selesai mengikuti kontestasi, kedekatan waktu dengan proses politik dinilai masih menyisakan pertanyaan publik terkait independensi sikapnya.
Nama lainnya adalah Bahana Jaalhaq Taqwallah, eks calon anggota DPR RI dari Partai Berkarya daerah pemilihan Banten III pada Pemilu 2019.
Selain rekam jejak politik nasional, Bahana juga diketahui pernah menjabat sebagai pimpinan Baznas Kabupaten Musi Rawas, Sumatra Selatan. Fakta ini memicu kritik etik, karena dinilai tidak sensitif terhadap konteks lokal Baznas Kota Bekasi.
Sementara itu, Nurcholiq tercatat pernah menjadi pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bekasi. Klaim pengunduran diri yang disampaikan belum sepenuhnya meredam sorotan publik, lantaran masih dipersoalkan dari sisi administrasi kepartaian.
DPC PKB Kota Bekasi diketahui membeberkan surat pernyataan Nomor: 0444/DPC-22.23/02/IV/2023 yang menyatakan Nurcholiq telah mundur dari kepengurusan partai. Namun, kemunculan surat tersebut dinilai tidak lepas dari momentum seleksi pimpinan Baznas yang sedang berlangsung.
Bahkan, berkembang dugaan bahwa surat pengunduran diri tersebut tidak sampai ke DPP PKB. Padahal, pengunduran diri disebut telah dilakukan sekitar dua tahun lalu. Hingga kini, tidak ditemukan Surat Keputusan revisi kepengurusan yang mencoret nama Nurcholiq dari struktur resmi partai.
Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar, mengingat PKB dikenal memiliki sistem administrasi yang berjenjang dan tertib. Sejumlah pihak menilai, apabila pengunduran diri telah dilakukan sesuai mekanisme, seharusnya perubahan struktur kepengurusan telah ditetapkan secara resmi.
Pengamat Kebijakan Publik, Baskoro, menilai polemik ini harus menjadi alarm serius bagi tim seleksi. Menurutnya, Baznas bukan ruang kompromi bagi kepentingan politik yang belum sepenuhnya selesai.
“Baznas itu lembaga amanah umat, bukan tempat parkir jabatan atau pelarian bagi mereka yang gagal atau sedang rehat dari politik,” ujar Baskoro saat dikonfirmasi, Sabtu (24/01/2026).
Ia menegaskan, keberadaan figur berlatar politisi yang masih menyisakan persoalan etik dan administrasi berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap Baznas. Klaim pengunduran diri tanpa didukung dokumen resmi, seperti SK revisi kepengurusan, justru memperkuat kesan bahwa administrasi dikejar belakangan demi kepentingan seleksi.
“Kalau sejak awal sudah menimbulkan polemik, itu sinyal bahaya. Tim seleksi harus berani menyelamatkan Baznas dari orang-orang yang terlihat haus jabatan,” katanya.
Masuknya figur berlatar politisi ke dalam 10 besar calon pimpinan Baznas Kota Bekasi kini dinilai sebagai ujian nyata bagi integritas tim seleksi. Publik menanti langkah tegas agar proses penetapan pimpinan benar-benar dilakukan secara objektif, transparan, dan bebas konflik kepentingan.
Seleksi ini tidak hanya menentukan siapa yang menduduki jabatan pimpinan, tetapi juga akan menentukan arah dan marwah Baznas Kota Bekasi ke depan, apakah tetap menjadi lembaga kepercayaan umat atau justru terseret dalam pusaran kepentingan politik. ***
