JAKARTA – Peningkatan kualitas pelayanan publik dan inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu perhatian utama Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, saat menerima Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, di Jakarta, Senin, 20 Juli 2026.
Pertemuan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kementerian Dalam Negeri dalam menghadapi tantangan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di wilayah kepulauan dan perbatasan.
Dalam arahannya, Bima Arya menekankan pentingnya membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil sebagai fondasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, Wamendagri juga mendorong pemerintah daerah untuk terus menghadirkan inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk mengoptimalkan potensi pendapatan daerah serta menyusun perencanaan pembangunan yang terintegrasi dengan kebijakan pemerintah pusat.
Menurut Bima Arya, penguatan pelayanan publik dan tata kelola keuangan yang baik merupakan dua aspek yang saling mendukung dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif, efisien, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga membagikan berbagai best practices berdasarkan pengalamannya memimpin Kota Bogor selama dua periode pada 2014–2024. Pengalaman itu mencakup pembangunan birokrasi yang adaptif, penguatan kepemimpinan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pengembangan ekosistem pembangunan yang kolaboratif.
Bupati Aneng menyampaikan apresiasi atas berbagai arahan yang diberikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri. Menurutnya, masukan tersebut akan menjadi referensi bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperbaiki pengelolaan keuangan daerah.
Pertemuan itu turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Sahtiar, S.H., M.M., Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.
Melalui koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas berharap sinergi dengan pemerintah pusat semakin memperkuat kapasitas birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung pembangunan daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan. ***
