– Dengan Sasaran Pemko dan DPRD Batam.
BATAM (SK) — Kurang lebih 1.000 warga masyarakat Kota Batam yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Menggugat (ALARM), atas nama kurang lebih 9 LSM, yaitu LPP Tipikor, LSM Laki Pejuang 45, Go Green, Peta, Gerbang, GMM, Gema, Gempita dan KPK, untuk berdemo dengan sasaran Pemko Batam dan juga DPRD Kota Batam, pada Hari Senin, 12 Desember 2016, mendatang.
Demikian hal ini disampaikan Ori, dalam Konfrensi Persnya, di Golden Land, Batam Centre, Kamis, (01/12/2016).
“Kurang lebih Seribu masa nanti akan tergabung di Aksi Demo kami. ada 9 LSM bergabung. Ini manifesto kami, Ke Pemko dan DPRD,” kata Ori, sambil menunjukan lembaran manifesto kepada awak media.
Sementara itu, Koordinator ALARM, Albert Sofyan, mengatakan, bahwa mereka akan berdemo untuk menuntut keadilan kepada Pemko Batam.
“Kami akan melakukan demo. Demo Menuntut keadilan. Kami merasa Pemko Batam tidak adil,” kata Albert Sofyan.
Jika permintaan mereka tidak dipenuhi dan diindahkan, kata Albert, disampaikan dengan tegas, bahwa mereka akan bersama-sama melakukan perlawanan atas program penggusuran yang dianggap sebagai bentuk penjajahan atau kolonialisasi modern, yang bisa memecah belah bangsa dan negara, serta tindakan melawan hukum di negara yang merdeka.
“Oleh karenanya, ALARM menyerukan perlawanan dengan cara apapun. Hanya ada satu kata dari kami, pertahankan hidup,” tegas Albert.
Adapun 6 Manifesto yang disampaikan mereka, antara lain :
1. Kami sangat menyayangkan tindakan Pemko yang telah melakukan penggusuran terhadap Kaki Lima, yang tidak berperikemanusiaan dan diskriminasi.
2. Kami meminta Pemerintah Kota Batam untuk tidak bertindak semena-mena terhadap masyarakat, khususnya para Pedagang Kaki Lima dan/atau menganggap musuh yang bisa mengancam keselamatan Negara.
3. Kami meminta Pemko Batam untuk berlaku yang seadil-adilnya, memberikan hak yang sama tanpa memandang kemampuan ekonomi, suku, agama, golongan dan ras. (Jangan pilih kasih atau tebang pilih).
4. Kami meminta kepada Pemerintah Kota Batam, sebelum melakukan penggusuran seluruh Pedagang Kaki Lima se Kota Batam, setidaknya menyediakan Alokasi lahan untuk pedagang Kaki Lima yang sewajarnya.
5. Kami meminta seluruh pejabat penyelenggara Negara yang ada di Kota Batam sebagai mana tugas dan fungsinya, agar kiranya membuat (SKB) keputusan bersama dengan para pihak terkait dan yang berkepentingan. Dengan tujuan agar permasalahan PKL ini tidak menimbulkan tindakan-tindakan, yang bisa mengganggu stabilitas Keamanan Kota Batam menjadi tidak kondusif, mengingat perlakuan Pemko Batam pilih kasih. Dan kami menganggap, Pemko Batam sudah mengekangi hak-hak PKL dan memberikan keistimewaan khusus yang berlebihan kepada pengusaha ekonomi menengah ke atas atau kelas kakap, yang juga menempati lahan bufferzone, Hotel, Ruko dan Foodcourt.
6. Kami menegaskan Pemko Batam melalui manifesto ini, untuk menindaklanjuti bangunan yang ada di kawasan bufferzone. (SK-Nda)
