BINTAN – Pemerintah Kabupaten Bintan mengambil langkah baru dalam memperkuat keamanan informasi pemerintahan dengan mulai mengadopsi Sandi Data dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Langkah tersebut menjadikan Bintan sebagai daerah pertama di Provinsi Kepulauan Riau yang menerapkannya.
Penerapan Sandi Data menjadi salah satu bagian dari penguatan transformasi digital yang disampaikan saat peluncuran portal Bintan Satu Akses (BISA) dan Penandatanganan Pakta Integritas Integrasi Sistem Informasi di Aula Kantor Bupati Bintan, Kamis, 18 Juni 2026.
Selain mempercepat integrasi layanan digital, Pemerintah Kabupaten Bintan juga terus meningkatkan kualitas pengelolaan data daerah melalui kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bintan. Upaya tersebut diperkuat dengan adopsi Sandi Data dari BSSN sebagai langkah meningkatkan perlindungan terhadap informasi pemerintahan.
Bupati Bintan, Roby Kurniawan, menegaskan bahwa transformasi digital harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui layanan yang semakin terintegrasi dan didukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
“Digitalisasi tidak boleh hanya dimaknai dengan membuat aplikasi. Yang lebih penting adalah bagaimana teknologi mampu menyelesaikan masalah, menghubungkan layanan, memperbaiki tata kelola, serta membantu pemerintah mengambil keputusan yang lebih baik,” ujarnya.
Menurut Roby, keberhasilan digitalisasi tidak hanya bergantung pada pengembangan teknologi, tetapi juga pada kualitas data yang dimiliki pemerintah serta kemampuan melindungi informasi yang menjadi dasar pengambilan kebijakan.
Penerapan Sandi Data menjadi salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Bintan dalam membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik yang semakin kuat, sekaligus mendukung pengelolaan data yang lebih aman, terintegrasi, dan terpercaya.
Langkah tersebut diharapkan semakin memperkuat fondasi transformasi digital di Kabupaten Bintan sehingga pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan dapat terus berkembang secara berkelanjutan. ***
