JAKARTA – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa pemerataan layanan kesehatan menjadi faktor kunci dalam mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta memperkuat pemberdayaan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Muhaimin Iskandar dalam acara Penghargaan Pemerintah Universal Health Coverage (UHC) Tahun 2026 yang digelar di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Selasa (27/01/2026). Menurutnya, hanya dengan perlindungan kesehatan yang bermutu dan merata, masyarakat dapat hidup sehat, produktif, dan memiliki daya saing ekonomi yang berkelanjutan.
“Perlu diingat, bahwa hanya dengan perlindungan kesehatan yang bermutu dan merata, Indonesia dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” ujar Muhaimin Iskandar.
Menko PM menjelaskan bahwa akses layanan kesehatan tanpa hambatan merupakan hak dasar warga negara sekaligus fondasi penting dalam pemberdayaan masyarakat.
Kehadiran Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) disebut sebagai bukti nyata peran negara dalam melindungi rakyat dari risiko finansial akibat biaya kesehatan.
Selama lebih dari satu dekade berjalan, JKN dinilai telah memberikan dampak signifikan dengan membebaskan masyarakat dari beban biaya pengobatan. Kondisi ini membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas, kesejahteraan, dan partisipasi dalam aktivitas ekonomi.
Muhaimin Iskandar menekankan bahwa keterlibatan pemerintah daerah melalui Program Bantuan Iuran (PBI) JKN dan pencapaian Universal Health Coverage harus dipandang sebagai investasi sosial dan ekonomi jangka panjang.
Negara-negara maju, katanya, telah membuktikan bahwa sistem kesehatan yang tangguh dan merata menjadi fondasi utama stabilitas serta kemajuan bangsa.
Saat ini, cakupan kepesertaan JKN secara nasional telah mencapai 98,6 persen dengan 233,5 juta peserta aktif atau sekitar 80 persen dari total peserta pada tahun 2025. Pemerintah menargetkan peningkatan jumlah peserta aktif menjadi 236,1 juta orang pada 2026.
Lebih lanjut, pada 2029 mendatang, pemerintah menargetkan sebanyak 99 persen penduduk Indonesia telah terdaftar sebagai peserta JKN dengan tingkat keaktifan minimal 83,5 persen.
Menko PM juga menyampaikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan, kementerian dan lembaga terkait, serta pemerintah daerah yang dinilai berperan aktif dalam mendukung pencapaian UHC nasional.
Tercatat, 31 pemerintah provinsi dan 397 pemerintah kabupaten/kota telah memastikan lebih dari 98 persen penduduknya terlindungi JKN dengan tingkat keaktifan mencapai 80 persen, terutama melalui skema PBI.
“Keberhasilan ini untuk rakyat dan harus terus ditingkatkan demi kesejahteraan rakyat. Pencapaian ini harus terus dijaga bersama, tidak boleh ada pemerintah daerah yang turun peringkat UHC,” tegas Muhaimin Iskandar.
Dalam kesempatan tersebut, Menko PM mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan Program Penghapusan Tunggakan Iuran JKN.
Program ini ditujukan untuk membantu masyarakat kurang mampu agar terbebas dari tunggakan dan dapat kembali menjadi peserta aktif JKN.
“Kita pastikan tidak ada warga yang kehilangan proteksi kesehatan hanya karena ketidakmampuan membayar. Bagi peserta yang telah diputihkan dan tergolong kurang mampu, harus dimasukkan ke dalam program PBI,” pungkasnya. ***
