TANJUNG PINANG – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (DKPBPB) Bintan-Karimun, memimpin rapat koordinasi di Balairung Raja Ali Kelana, Lt. 4 Gedung Daeng Celak, Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Dompak, Kota Tanjung Pinang, Senin (10/2/2025).
Rapat ini turut dihadiri oleh Kepala Biro Keuangan BP Batam sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran BP Batam, Siswanto; Kepala BP Bintan Kawasan Bintan, Farid Irfan; Kepala BP Bintan Wilayah Tanjung Pinang, Cokky Wijaya; Plt. Kepala BP Karimun, Faisal Rizal; serta jajaran Sekretariat DKPBPB Bintan-Karimun.
Dalam pertemuan ini, para kepala BP menyampaikan laporan mengenai kondisi terkini kawasan masing-masing, meliputi:
✅ Profil dan perkembangan kawasan
✅ Progres investasi yang telah masuk
✅ Realisasi pembangunan infrastruktur
✅ Isu dan tantangan dalam pengelolaan kawasan
Selain itu, rapat juga dirangkaikan dengan penandatanganan Pakta Integritas antara Kuasa Pengguna Anggaran BP Batam dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sekretariat DKPBPB Bintan-Karimun serta Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat DKPBPB Bintan-Karimun.
Gubernur Ansar menegaskan bahwa kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (PBPB) di Kepulauan Riau harus lebih optimal agar dapat menarik lebih banyak investasi.
“Semangat pemerintah dalam menetapkan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ini adalah untuk mempercepat pertumbuhan investasi. Namun, kita harus mengakui bahwa perkembangan BP di Kepri, kecuali Batam, masih cukup tertinggal. Oleh karena itu, kita perlu menyusun langkah strategis untuk mengejar ketertinggalan ini,” ujar Gubernur Ansar.
Untuk mengatasi berbagai tantangan kelembagaan, Gubernur menginstruksikan agar segera dibuat matriks yang memuat persoalan-persoalan utama yang perlu diselesaikan dengan pemerintah pusat.
Salah satu fokusnya adalah pengelolaan aset yang berpotensi dapat dimanfaatkan BP melalui kerja sama dengan pihak lain, termasuk sektor pelabuhan.
Gubernur Ansar juga menyoroti pentingnya pendampingan dari aparat penegak hukum dalam berbagai kegiatan BP agar operasional berjalan lebih aman dan terjamin.
“Jika diperlukan, kita bisa meminta pendampingan dari Kejaksaan agar semua proses berjalan sesuai aturan dan lebih terjamin. Dengan demikian, kita bisa lebih fokus dalam mendorong percepatan investasi dan pengembangan kawasan,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Gubernur Ansar mengusulkan agar rapat koordinasi DKPBPB Bintan-Karimun diadakan minimal sebulan sekali sebagai forum evaluasi dan percepatan program kerja masing-masing kawasan.
Ia juga menegaskan perlunya upaya agar BP-BP kecil di Kepri dapat mulai menghasilkan pendapatan sendiri, sehingga dapat membantu pembiayaan operasional dan pengembangan kawasan tanpa terlalu bergantung pada anggaran pemerintah.
“Saya membaca kajian dari BPKP bahwa BP di Kepri, selain Batam, belum memberikan dampak langsung yang signifikan. Maka, kita harus membuktikan bahwa keberadaan BP ini bisa berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Dengan strategi yang lebih terarah dan koordinasi yang lebih intensif, Gubernur Ansar optimistis bahwa kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di Kepulauan Riau dapat berkembang lebih pesat serta memberikan manfaat maksimal bagi daerah dan masyarakat. ***
