TANJUNGPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul dugaan kasus keracunan di Kabupaten Karimun dan Kota Batam. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat aman, sehat, dan sesuai standar gizi yang telah ditetapkan pemerintah.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan (DKP2KH) Kepri, Rika Azmi, menyampaikan bahwa dua dapur SPPG (Sentra Produksi Pangan Gizi) di dua daerah tersebut telah dihentikan sementara sambil menunggu hasil uji laboratorium dari Dinas Kesehatan dan BPOM.
“Prinsipnya, makanan yang diberikan kepada masyarakat, khususnya anak-anak penerima manfaat, harus sehat, aman, dan bergizi. Kami tidak ingin ada kelalaian sekecil apa pun dalam proses penyediaannya,” tegas Rika, Kamis (2/10/2025).
Rika menuturkan, pihaknya telah memperketat pengawasan di seluruh dapur MBG di Kepri dengan menyalurkan rapid test kit, melakukan inspeksi kebersihan dapur, serta memastikan tenaga pengolah pangan memiliki sertifikat laik higiene dan sanitasi.
Selain itu, sekolah penerima manfaat diwajibkan menunjuk guru penanggung jawab distribusi yang mendapat insentif harian Rp100 ribu untuk memastikan proses penyaluran berjalan tertib dan higienis.
“Kami juga menggandeng kelompok tani lokal agar bahan pangan yang digunakan selalu segar dan aman,” tambahnya.
Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menegaskan bahwa aspek kualitas dan keamanan pangan harus menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program MBG.
Menurutnya, tujuan utama program ini bukan sekadar menyalurkan makanan, tetapi meningkatkan kesehatan dan gizi generasi muda Kepri.
“Presiden Prabowo telah menginstruksikan agar pelaksanaan MBG berjalan tepat sasaran dan berkualitas. Karena itu, saya minta seluruh kepala daerah memastikan bahwa setiap dapur SPPG beroperasi dengan standar tinggi,” ujar Ansar.
Ia juga meminta agar kejadian di Batam dan Karimun dijadikan pelajaran untuk memperkuat sistem pengawasan di lapangan.
“Evaluasi harus menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang. Program ini menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, jadi tidak boleh main-main,” tegasnya.
Sebagai langkah tindak lanjut, Pemprov Kepri bersama dinas terkait akan melakukan pemeriksaan rutin ke seluruh dapur SPPG di tujuh kabupaten/kota, sekaligus menyiapkan pedoman baru yang lebih ketat terkait penyimpanan bahan makanan, kebersihan alat masak, dan pengemasan.
“Keamanan pangan adalah kunci keberhasilan MBG. Kami ingin anak-anak Kepri tumbuh sehat dan kuat dari makanan yang aman dan bergizi,” tutup Rika. ***
