TANJUNGPINANG — Henky Mohari resmi menakhodai Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) periode 2025–2028 setelah terpilih dalam rapat pleno yang digelar pada Selasa (21/10/2025). Dalam pleno tersebut, Indra Isputranto juga ditetapkan sebagai Wakil Ketua KPID Kepri.
Rapat pleno ini dilaksanakan usai pelantikan tujuh komisioner KPID Kepri oleh Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, di Gedung Daerah Tanjungpinang pada hari yang sama.
Ketua KPID Kepri, Henky Mohari, menyampaikan komitmennya untuk memperkuat fungsi pengawasan penyiaran di Provinsi Kepulauan Riau.
“KPID Kepri akan terus memastikan bahwa setiap informasi yang diterima dan disiarkan oleh lembaga penyiaran adalah informasi yang benar, mendidik, serta layak dikonsumsi oleh publik,” ujar Henky.
Henky menegaskan pentingnya lembaga penyiaran menaati Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) sebagai pedoman moral dan profesional dalam menjaga kualitas serta etika penyiaran radio dan televisi di Indonesia.
“P3SPS bukan hanya regulasi teknis, tetapi juga bentuk komitmen moral untuk memastikan siaran tetap informatif, edukatif, dan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat,” jelasnya.
Selain memperkuat pengawasan, KPID Kepri di bawah kepemimpinan baru juga akan mendorong penerapan aturan 10 persen konten budaya lokal di seluruh lembaga penyiaran.
Menurut Henky, hal ini penting untuk memperkuat identitas budaya dan nasionalisme masyarakat Kepri yang hidup di wilayah perbatasan.
“Kepri merupakan daerah strategis yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga. Karena itu, penyiaran lokal harus menjadi benteng informasi yang memperkuat jati diri bangsa serta menumbuhkan kebanggaan terhadap budaya daerah sendiri,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepri, Hendri Kurniadi, mengapresiasi jalannya rapat pleno yang berlangsung lancar serta hasil yang telah disepakati bersama.
Ia menyampaikan keyakinannya bahwa sinergi antara Pemerintah Provinsi dan KPID Kepri akan semakin kuat dalam mewujudkan tata kelola informasi yang sehat, berkualitas, dan berpihak kepada kepentingan publik.
“Dengan struktur baru ini, kami berharap kerja sama antara pemerintah dan KPID semakin solid, terutama dalam memperluas literasi media dan menjaga ruang informasi publik agar tetap sehat,” ujarnya. ***
