TANJUNG PINANG – Hidup segan, mati tak mau. Begitu lah nasib, Pasar Puan Ramah yang berlokasi di Batu 7 Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Padahal pasar tersebut diresmikan Wali Kota Rahma pada tahun 2022 lalu.
Pasar itu dibangun dengan menelan anggaran APBD Kota Tanjung Pinang mencapai Rp 3 Miliar, tapi telah lama ditinggal pedagang. Kekinian pasar itu tampak telantar, kusam dan kumuh ditumbuhi rumput liar.
Dulu pada saat diresmikan Pasar Puan Ramah sempat dihuni sekira 200 lebih pedagang pada September 2022 lalu, satu persatu pergi, hingga sekarang kosong melompong.
“Tidak ada perencanaan dalam pelaksanaannya, ya begini jadinya,” ujar warga dalam video yang diterima redaksi Sijori Kepri, menunjukkan kondisi Pasar Puan Ramah sudah tak berpenghuni, pada Jumat, 6 September 2024.
Pasar Puan Ramah, dibuat dengan menelan anggaran Rp3 miliar diperuntukkan sebagai tempat penampungan sementara (TPS) untuk para pedagang Pasar Baru yang saat itu tengah dilakukan revitalisasi.
Sebelumnya banyak sorotan terkait kondisi pasar Puan Ramah karena dianggap sebagai pemborosan anggaran. Hal itu menunjukkan tidak ada perencanaan dan kajian.
“Dengan nilai Rp3 miliar seharus mampu untuk melakukan renovasi beberapa pasar tradisional di Kota Tanjung Pinang agar lebih refresentatif,” tutur warga memprotes kondisi tersebut.
Sebelumnya, Sekda Kota Tanjung Pinang, Zulhidayat, kepada awak media mengakui kondisi Pasar Encik Puan Ramah masih kosong. Pemerintah jelas dia, masih belum memutuskan peruntukkan pasar tersebut kedepannya.
Namun demikian, tegasnya, eks pasar relokasi tersebut akan difungsikan lagi dengan sistem kerjasama dengan pihak ketiga.
Ia pun memastikan bahwa pasar tersebut tetap menjadi aset pemerintah yang asetnya dinilai.
Menurutnya, anggaran Rp3 miliar tidak hanya digunakan membangun lapak, namun ada tiga unsur yang dibangun di Pasar Encik Puan Ramah, meliputi sarana penunjang, perbaikan kios dan lapak loss pasar.
Dalam pertanggungjawaban anggarannya, Zulhidayat juga menyebut bahwa pasar ini telah melalui pemeriksaan oleh BPK Provinsi, serta Inspektorat untuk mengantisipasi adanya kelebihan volume dalam pengerjaannya, dan dapat menimbulkan kerugian bagi negara. ***
