TANJUNGPINANG – Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Pj Sekda Kepri), Luki Zaiman Prawira, mewakili Gubernur Kepri Ansar Ahmad dalam Rapat Paripurna DPRD Kepri yang membahas Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Keuangan dan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026. Sidang digelar di Ruang Sidang Utama Balairung Raja Khalid Hitam, Tanjungpinang, Rabu (26/11/2025).
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kepri Afrizal Dachlan, didampingi Wakil Ketua I DPRD Kepri Dewi Kumalasari dan Wakil Ketua III DPRD Kepri Bakhtiar, turut dihadiri jajaran anggota DPRD, perwakilan Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, para asisten, dan seluruh OPD Pemprov Kepri.
Dalam sambutan pembuka, Afrizal Dachlan menyampaikan bahwa seluruh fraksi telah memberikan pandangan umum terhadap Nota Keuangan dan Ranperda APBD 2026 pada rapat sebelumnya. “Sesuai mekanisme, hari ini kita mendengarkan jawaban Pemerintah,” ujarnya.
Membacakan sambutan Gubernur Kepri, Pj Sekda Kepri Luki Zaiman Prawira menyampaikan apresiasi atas perhatian, kritik, dan masukan konstruktif dari seluruh fraksi DPRD.
Ia menjelaskan bahwa meski terdapat keterlambatan penyusunan akibat penyesuaian RPJMD dan RKPD, seluruh tahapan tetap mengikuti ketentuan regulasi yang berlaku.
Pemerintah menetapkan proyeksi pendapatan sebesar Rp3,312 triliun, disusun berdasarkan potensi pendapatan daerah dan alokasi transfer pusat.
Untuk mengantisipasi penurunan transfer, pemerintah menyiapkan beberapa strategi seperti meningkatkan koordinasi untuk memperoleh dana tambahan, membuka peluang pembiayaan melalui kerja sama swasta dan CSR, serta memperkuat BUMD dan pengelolaan aset daerah.
Belanja daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan mencapai Rp3,544 triliun dengan fokus pada belanja wajib, mendukung visi-misi kepala daerah, dan pembiayaan prioritas penyelenggaraan pemerintahan.
Pemerintah memastikan penganggaran seluruh SKPD telah disesuaikan dengan RKPD dan Renja SKPD melalui penyesuaian kebutuhan rutin dan prioritas pembangunan.
APBD 2026 juga mencakup pembiayaan sebesar Rp250,6 miliar yang bersumber dari pinjaman daerah, digunakan untuk pembangunan infrastruktur strategis sekaligus menutup penurunan kapasitas fiskal akibat turunnya transfer pusat. “Pinjaman tersebut dikelola sesuai regulasi dan mempertimbangkan kemampuan daerah dalam pengembalian,” jelas Sekda.
Pemerintah turut menyoroti perkembangan ekonomi Kepri, termasuk pertumbuhan ekonomi yang membaik serta penurunan angka pengangguran dan kemiskinan. Meski demikian, inflasi daerah tetap menjadi fokus perhatian yang harus diantisipasi.
Dengan dukungan penuh DPRD, pemerintah optimistis prioritas pembangunan daerah melalui APBD 2026 dapat berjalan optimal dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kepri.
Rapat paripurna ditutup dengan harapan agar seluruh proses pembahasan APBD 2026 dapat berjalan lancar hingga penetapan. ***
