JAKARTA – Direktorat Jenderal Imigrasi menetapkan Kalimantan, Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Kepulauan Riau (Kepri) sebagai wilayah prioritas penerapan program Pagar Digital. Kawasan tersebut dipilih karena memiliki karakteristik perbatasan darat maupun laut yang dinilai rawan terhadap aktivitas perlintasan ilegal.
Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko menjelaskan, penerapan Pagar Digital akan difokuskan terlebih dahulu pada wilayah darat yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, kemudian diperluas ke kawasan perairan strategis.
“Pagar Digital ini kami prioritaskan pada wilayah darat di Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia, Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini, dan Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan Timor Leste. Sementara untuk wilayah laut, fokus diarahkan ke Kepulauan Riau, Batam, dan jalur-jalur penyeberangan sekitarnya,” ujar Hendarsam.
Menurutnya, wilayah-wilayah tersebut memiliki tantangan pengawasan yang berbeda sehingga membutuhkan dukungan teknologi untuk memperkuat deteksi dini terhadap aktivitas mencurigakan di sepanjang perbatasan.
Melalui program Pagar Digital, Imigrasi akan memanfaatkan sistem pengawasan berbasis drone hasil pengembangan Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara (FTMD) Institut Teknologi Bandung (ITB) bersama PT Dirgantara Indonesia (PT DI). Teknologi tersebut dirancang mampu melakukan pemantauan secara berkelanjutan dan mengirimkan koordinat secara real time kepada petugas apabila terdeteksi pergerakan mencurigakan.
Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan pada wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan akses dan luas cakupan pengamanan, baik di perbatasan darat maupun jalur laut.
Selain memperkuat pengawasan terhadap pelintas ilegal, penerapan Pagar Digital juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi dalam negeri untuk mendukung keamanan wilayah perbatasan sekaligus menjaga kedaulatan negara. ***
