BATAM — Puluhan warga, sebagian besar ibu-ibu dari Kelurahan Tembesi, mendatangi Kantor DPRD Kota Batam untuk mengadu perihal kegagalan anak-anak mereka masuk ke SMK Negeri 1 Batam. Sekolah tersebut terletak tidak jauh, hanya di seberang jalan dari tempat tinggal mereka.
Kedatangan rombongan disambut oleh staf Sekretariat DPRD Kota Batam yang menanyakan maksud kedatangan mereka. Warga menyampaikan bahwa mereka ingin bertemu anggota DPRD untuk mengadu tentang anak-anak mereka yang tidak diterima masuk ke SMK Negeri 1 Batam. Mereka berharap mendapatkan solusi agar anak-anak mereka tetap bisa bersekolah dekat rumah.
Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Batam, Aman SPd, dan Anggota Komisi 4 DPRD Kota Batam, Taufik Ace Muntasir, menyambut kedatangan warga dan mempersilakan mereka masuk ke ruangan rapat Komisi 4 DPRD Kota Batam. Warga mengadukan bahwa anak-anak mereka yang tinggal di Kelurahan Tembesi, seharusnya mendapatkan prioritas penerimaan sekolah berdasarkan sistem zonasi, namun kenyataannya ditolak.
“Kami sangat berharap agar anak kami bisa sekolah di SMKN 1 Pak. Selain dekat dengan rumah, anak-anak juga sangat ingin bersekolah di sana. Mereka yang tinggal jauh saja diterima, masa kami yang satu lingkungan dengan sekolah ditolak,” ungkap seorang ibu, Rabu (10/07/2024).
Junaidi, seorang warga, mengaku sudah mengadu ke pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Provinsi Kepri di Batam namun belum ada keputusan. “Kami sudah menemui pihak sekolah dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kepri di Batam, namun hasilnya masih menunggu. Alhamdulillah kami diterima bapak-bapak anggota Dewan Batam. Kami harapkan bapak-bapak kita di DPRD Kota Batam dapat membantu kami sehingga anak kami bisa bersekolah di sana,” ungkap Junaidi usai pertemuan.
Sidik, seorang warga lainnya, mengungkapkan ada sekitar 60 anak yang tinggal di lingkungan sekolah namun gagal masuk ke SMK Negeri 1 Batam. “Padahal anak-anak kami bisa hanya jalan kaki ke sekolah, Pak. Anak-anak juga sudah semangat ingin bersekolah di SMKN 1, bahkan banyak dari mereka sudah pangkas rambut cepak karena yakin diterima mengingat rumah dekat dengan sekolah. Tapi kenyataannya tidak, sehingga kami khawatir ada beban psikologis juga bagi anak-anak kami ini jika tidak dapat bersekolah di sana,” paparnya.
Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Batam, Aman SPd, menjelaskan bahwa meskipun kewenangan pendidikan tingkat menengah atas berada di provinsi, pengaduan warga tetap akan ditindaklanjuti. “Kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk membantu Bapak dan Ibu karena bagaimana pun sekolah tersebut berada di Kota Batam. Kami akan berupaya memfasilitasi Bapak dan Ibu mengingat merupakan kewenangan Provinsi,” ungkap Aman.
Taufik Ace Muntasir juga menegaskan seharusnya dengan sistem zonasi, anak-anak yang tinggal di lingkungan sekolah mendapatkan prioritas. Dia berharap pihak Dinas Pendidikan Provinsi Kepri dan SMK Negeri 1 bisa mencari solusi menerima anak-anak berkenaan. Ace juga berharap Pemprov Kepri menambah jumlah sekolah kejuruan di Kota Batam untuk memenuhi kebutuhan lulusan siap kerja, terutama mengingat Batam adalah kota industri.
“Terlebih Batam ini kota industri sehingga kebutuhan lulusan siap pakai itu besar. Dengan memperbanyak SMK, kita harapkan semakin banyak tenaga terampil yang mampu langsung terjun ke dunia kerja. Ini juga solusi masalah pengangguran terbuka yang sangat besar di Kepri,” ungkap Ace. ***
(Darsih)
