TANJUNGPINANG — Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdako Tanjungpinang, Drs H Tamrin Dahlan, M.Si., menolak rencana pelelangan kawasan Taman Gurindam 12 atau Tepi Laut Tanjungpinang oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri.
Ia menegaskan bahwa kawasan tersebut adalah ikon sekaligus ruang publik yang tidak boleh diprivatisasi karena akan merugikan masyarakat.
“Tepi Laut kan sudah lama menjadi area publik, dan sebagai salah satu destinasi wisata masyarakat lokal maupun wisatawan domestik yang bisa dinikmati secara gratis. Jika nanti dikelola swasta, tentu akses publik tidak lagi leluasa,” ujar Tamrin, Kamis (11/9/2025).
Tamrin mengungkapkan keheranannya karena Pemko Tanjungpinang sama sekali tidak diajak berkomunikasi terkait rencana tersebut.
Padahal meski aset Taman Gurindam merupakan milik Pemprov Kepri, lokasinya berada di jantung Kota Tanjungpinang.
“Bisa saja aset itu diserahkan dan dikelola oleh Pemko Tanjungpinang. Tapi anehnya, hingga kini kami tidak pernah dilibatkan atau diajak bicara. Tentu hal ini menimbulkan pertanyaan besar di masyarakat,” tegasnya.
Menurut Tamrin, kawasan pesisir adalah aset negara sekaligus ruang publik. Pemerintah boleh saja melibatkan pihak swasta dalam pengelolaan, tetapi harus ada jaminan bahwa hak masyarakat tetap dijaga.
“Yang kami khawatirkan, jika Tepi Laut diprivatisasi, akses publik akan berkurang. Padahal kawasan ini punya nilai historis dan sosial yang tidak bisa diabaikan,” jelasnya.
Tamrin menambahkan, Pemko Tanjungpinang banyak menerima pertanyaan dari masyarakat terkait kabar pelelangan tersebut.
Karena itu, ia mendesak agar Pemprov Kepri mengkaji ulang rencana tersebut dan mendengarkan suara publik.
“Banyak pihak yang menghubungi kami soal ini. Pemerintah harus memastikan kepentingan publik tetap menjadi prioritas, bukan hanya soal investasi,” pungkasnya. ***
