TANJUNGPINANG – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk serius dan bersungguh-sungguh menjalankan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2026 yang telah ditandatangani, karena menjadi dasar utama pelaksanaan program dan komitmen kinerja pemerintah daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Ansar Ahmad saat menyerahkan DPA sekaligus menandatangani Perjanjian Kinerja kepada 34 Kepala OPD Pemprov Kepri di Aula Wan Seri Beni, Tanjungpinang, Selasa (13/1/2026). Penyerahan DPA ini menandai dimulainya secara resmi seluruh program dan kegiatan OPD pada tahun anggaran berjalan.
Gubernur Ansar Ahmad menekankan bahwa penandatanganan DPA dan Perjanjian Kinerja bukanlah sekadar formalitas administrasi, melainkan bentuk tanggung jawab penuh yang memiliki konsekuensi hukum dan moral bagi setiap pimpinan OPD.
“Kita berada di awal tahun. Apa yang sudah kita tandatangani tadi harus dipersiapkan dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Tanda tangan itu adalah wujud tanggung jawab penuh, dan tentu ada konsekuensinya dengan jabatan yang kita sandang,” tegas Ansar Ahmad.
Ia mengingatkan seluruh OPD agar mencermati setiap program, kegiatan, serta target kinerja yang telah ditetapkan, terutama di tengah tuntutan keterbukaan dan pengawasan publik yang semakin tinggi terhadap kinerja birokrasi.
Menurut Ansar Ahmad, pengelolaan anggaran harus dilakukan secara hati-hati dan akuntabel, termasuk dalam penyusunan serta penyelesaian laporan keuangan pemerintah daerah.
Ia menilai masyarakat kini semakin dinamis dan menuntut pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berkualitas.
“Pemerintah sudah memberikan apresiasi kepada ASN dalam berbagai bentuk. Maka kompensasi terbaik yang harus kita berikan adalah kinerja yang optimal. Mari kita jaga kekompakan agar seluruh catatan kinerja membuahkan hasil yang baik,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Penasihat Gubernur Kepri Bidang Perencanaan Pembangunan, Suharso Monoarfa, menekankan bahwa perencanaan merupakan fondasi utama keberhasilan pembangunan daerah.
Ia mengingatkan agar perencanaan tidak hanya berangkat dari daftar keinginan, tetapi benar-benar disusun berdasarkan kebutuhan dan kepentingan publik.
“Perencanaan adalah setengah dari pekerjaan kita. Jika perencanaan tidak disusun dengan baik, maka setengah pekerjaan berikutnya akan sulit mencapai hasil yang kita harapkan,” kata Suharso.
Berdasarkan Dokumen Rekapitulasi Pagu OPD Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menetapkan total pagu anggaran sebesar Rp3,54 triliun untuk 34 OPD.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung berbagai sektor strategis, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pelayanan publik.
Gubernur Ansar Ahmad berharap dengan telah diserahkannya DPA dan ditandatanganinya Perjanjian Kinerja, seluruh OPD dapat bergerak cepat, bekerja terukur, dan fokus pada hasil nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat Kepulauan Riau.
“Ini adalah komitmen bersama. Negara hadir melalui kerja kita semua, dan keberhasilan pembangunan Kepri sangat ditentukan oleh kinerja OPD,” pungkasnya. ***
