TANJUNGPINANG – Pemanfaatan teknologi geotagging menjadi salah satu inovasi utama dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Inovasi ini diyakini mampu menghadirkan peta ekonomi yang lebih akurat, komprehensif, dan mudah digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, saat menghadiri pengukuhan Kepala BPS Provinsi Kepulauan Riau di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Jumat (30/1/2026).
Menurut Amalia, Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda besar BPS yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali dan akan menyajikan potret menyeluruh aktivitas ekonomi di seluruh wilayah Kepulauan Riau tanpa terkecuali.
“Sensus Ekonomi 2026 akan dilengkapi dengan geotagging dan disajikan dalam bentuk peta ekonomi yang user friendly, sehingga memudahkan para perumus kebijakan dalam menentukan intervensi pembangunan ekonomi yang tepat sasaran,” jelasnya.
Amalia menegaskan, dukungan pemerintah daerah dan peningkatan kesadaran masyarakat, khususnya para pelaku usaha, menjadi faktor penting agar sensus menghasilkan data yang lengkap dan berkualitas.
Dengan data yang presisi, pemerintah daerah dapat merancang kebijakan ekonomi yang lebih terukur dan berbasis kondisi riil di lapangan.
“Dengan dukungan peningkatan awareness masyarakat, data yang dihasilkan akan sangat bermanfaat bagi Gubernur dan jajaran dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih presisi,” ungkapnya.
Ia menyebutkan, geotagging akan memungkinkan pemetaan aktivitas ekonomi secara spasial, sehingga potensi dan tantangan ekonomi di setiap wilayah dapat terlihat secara lebih jelas.
Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menegaskan bahwa BPS merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam menyediakan data statistik yang akurat dan terpercaya.
Ia menyampaikan bahwa kualitas data sangat menentukan keberhasilan kebijakan publik, mulai dari perencanaan hingga evaluasi pembangunan.
“Data yang baik dan benar sangat dibutuhkan agar kebijakan publik yang diambil bisa terukur, tepat sasaran, dan direncanakan dengan matang,” tegas Ansar.
Ansar juga menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk terus memperkuat kolaborasi dengan BPS, termasuk dalam menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Ansar Ahmad mengukuhkan Toto Haryanto Silitonga sebagai Kepala BPS Provinsi Kepulauan Riau, menggantikan Margaretha Ari Anggorowati yang kini menjabat sebagai Kepala BPS Provinsi Jawa Barat.
Pengukuhan tersebut disaksikan langsung oleh Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti dan menjadi momentum penting dalam memperkuat peran BPS Kepri menghadapi agenda strategis Sensus Ekonomi 2026.
Ansar berharap, di bawah kepemimpinan yang baru, BPS Kepri semakin mampu menghadirkan data statistik berkualitas yang dapat dimanfaatkan secara optimal dalam pembangunan daerah.
Pengukuhan tersebut turut dihadiri Ketua TP-PKK Provinsi Kepri Dewi Kumalasari, Kepala BPS Kepri Periode 2024–2026 Margaretha Ari Anggorowati, jajaran Forkopimda Kepri, Wakil Wali Kota Tanjungpinang Raja Ariza, para Kepala BPS kabupaten/kota se-Kepri, pimpinan instansi vertikal, staf ahli, asisten, serta kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. ***
