TANJUNGPINANG – Pemerintah Kota Tanjungpinang mengambil langkah strategis dalam mengatur ekspansi ritel modern nasional agar tetap sejalan dengan kepentingan ekonomi daerah, khususnya bagi pelaku UMKM dan masyarakat lokal.
Kebijakan ini ditegaskan Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, sebagai upaya menjaga keseimbangan antara masuknya investasi dan keberlangsungan usaha kecil di daerah.
Pembahasan rencana ekspansi ritel tersebut telah dilakukan secara bertahap selama kurang lebih satu tahun, dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk dampak terhadap pelaku usaha lokal serta peluang yang bisa dihasilkan bagi masyarakat.
“Yang kita jaga bagaimana usaha kecil tetap berjalan, kios-kios tetap hidup, dan masyarakat juga mendapat manfaat,” ujar Lis dalam Dialog Tanjungpinang Pagi di RRI, Selasa, 5 Mei 2026.
Dalam kebijakan yang disusun, Pemerintah Kota Tanjungpinang menetapkan sejumlah persyaratan kepada pihak ritel nasional agar kehadirannya tidak hanya berorientasi pada bisnis, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap ekonomi daerah.
Salah satu poin utama yang ditekankan adalah keterlibatan tenaga kerja lokal dengan target maksimal hingga 100 persen, sebagai bagian dari upaya membuka lapangan kerja bagi masyarakat Tanjungpinang.
Selain itu, ritel modern juga diarahkan untuk berperan aktif dalam pengembangan UMKM dan industri kecil menengah (IKM), tidak hanya melalui pemasaran produk, tetapi juga pembinaan agar produk lokal mampu memenuhi standar dan menjangkau pasar yang lebih luas.
Lis menegaskan bahwa investasi yang masuk harus menjadi bagian dari ekosistem ekonomi yang saling menguatkan, bukan justru menimbulkan ketimpangan bagi pelaku usaha kecil.
Ia juga menyampaikan bahwa pihak manajemen ritel nasional, termasuk Indomaret, telah menerima berbagai persyaratan yang diajukan pemerintah daerah, termasuk komitmen terhadap penguatan ekonomi lokal.
Rencana pembangunan ritel modern tersebut akan dilakukan secara bertahap dengan total sekitar 25 gerai, di mana tahap awal direncanakan tiga gerai mulai beroperasi pada Juni mendatang.
Sementara itu, Pengamat ekonomi dari STIE Pembangunan Tanjungpinang, Satriadi, menilai kebijakan pengaturan ini dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk meningkatkan daya beli masyarakat dan membuka peluang kerja baru.
Namun demikian, pengawasan terhadap implementasi di lapangan tetap menjadi hal penting agar seluruh komitmen yang telah disepakati benar-benar berjalan sesuai rencana.
Ke depan, Pemerintah Kota Tanjungpinang menegaskan akan terus mengawal setiap investasi yang masuk agar tetap berpihak pada masyarakat serta mampu memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi daerah. ***
(ADVETORIAL DINAS KOMINFO TANJUNG PINANG)
