BINTAN – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Bintan resmi disetujui dalam Rapat Paripurna DPRD Bintan, Jumat (29/8/2025).
Bupati Bintan, Roby Kurniawan, yang hadir langsung dalam rapat paripurna tersebut, menegaskan bahwa persetujuan APBD-P bukan sekadar formalitas, melainkan wujud komitmen pemerintah daerah bersama DPRD untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Semoga kerja keras kita bersama mendapat keridhoaan dari Allah SWT. Harapan kita semua, APBD-P yang telah disusun dan disepakati ini mampu mencerminkan arah kebijakan yang tepat serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat maupun pembangunan daerah,” ungkap Roby dalam pidatonya.
Roby menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Bintan yang dinilainya telah berkolaborasi dengan baik bersama pemerintah daerah.
Ia juga mengapresiasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bintan yang bekerja keras dalam penyusunan APBD-P 2025.
“Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan hingga persetujuan APBD-P ini. Tanpa kerja sama yang solid, tentu proses ini tidak akan berjalan baik,” tambahnya.
Menurut Roby, perubahan terhadap APBD merupakan respons terhadap dinamika pelaksanaan anggaran di tahun berjalan. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan transfer dari Pemerintah Pusat serta memperhatikan kemampuan fiskal daerah.
Ia menekankan bahwa APBD-P 2025 difokuskan untuk mengoptimalkan pencapaian target pembangunan, meningkatkan efisiensi anggaran, serta memastikan program prioritas tetap berjalan tepat sasaran.
“Tujuan utamanya adalah agar setiap program benar-benar memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Efektivitas penggunaan anggaran harus kita jaga bersama,” jelasnya.
Setelah disetujui bersama DPRD, Ranperda Perubahan APBD 2025 selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Kepulauan Riau untuk dievaluasi.
Roby berharap seluruh proses berjalan lancar sehingga APBD-P bisa segera direalisasikan untuk mendukung pembangunan daerah. ***
