BINTAN – DPRD Kabupaten Bintan resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan status badan hukum Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bintan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah. Keputusan itu ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Bintan, Senin (25/8/2025), di Ruang Sidang Paripurna.
Bupati Bintan, Roby Kurniawan, yang hadir langsung dalam rapat tersebut menegaskan bahwa perubahan status BPR Bintan merupakan langkah strategis pemerintah daerah.
“Perubahan ini bukan hanya sebatas regulasi, melainkan upaya nyata dalam mengoptimalkan potensi ekonomi daerah sekaligus memperkuat kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegas Roby.
Dengan berstatus Perseroan Daerah, BPR Bintan diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan profesionalitas dalam tata kelola perusahaan.
Roby menilai transformasi ini akan memperbesar peran BPR dalam mendukung pembangunan daerah sekaligus memperkuat daya saing sektor keuangan lokal.
“Status baru ini harus menjadi momentum agar BPR Bintan benar-benar hadir sebagai penggerak ekonomi masyarakat,” tambahnya.
Roby juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Panitia Khusus (Pansus), yang telah bekerja keras dalam penyempurnaan Ranperda.
Ia menekankan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD sangat penting dalam menghasilkan kebijakan strategis yang berpihak kepada masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Bintan menargetkan status baru BPR Bintan dapat meningkatkan kontribusinya terhadap PAD serta memperluas perannya dalam mendukung sektor-sektor produktif masyarakat.
“Kami ingin BPR Bintan benar-benar memberi manfaat nyata, baik dari sisi peningkatan PAD maupun dukungan terhadap ekonomi kerakyatan,”* pungkas Roby. ***
