LAMPUNG TENGAH – Aktivitas tambang pasir ilegal yang marak di sepanjang aliran Sungai Way Seputih, Kabupaten Lampung Tengah, kini menjadi sorotan tajam. Pasalnya, meski nama-nama pelaku sudah lama diketahui publik, hingga kini tak satu pun dari mereka yang ditindak secara hukum.
Ketua Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) Lampung, Medi Mulia, menyatakan bahwa aktivitas tambang ilegal di kawasan tersebut bukanlah sesuatu yang tersembunyi. Bahkan, ia menyebut nama-nama pelaku yang selama ini bebas menjalankan usahanya.
“Ini bukan rahasia. Semua orang tahu siapa mereka: Jarwo, Anton, Giono, dan Budi. Tapi anehnya, tidak pernah ada proses hukum. Seolah hukum hanya untuk rakyat kecil,” tegas Medi, Jumat (27/6/2025).
Menurut Medi, di sepanjang bantaran Sungai Way Seputih, tepatnya dari wilayah Padang Ratu hingga Jembatan Kembar, puluhan alat berat dikerahkan setiap hari untuk mengeruk pasir.
“Tak ada izin resmi. Mereka hanya mengandalkan ‘koordinasi’ dengan oknum tertentu. Negara seakan kalah oleh koordinator lapangan,” cetusnya.
Medi menggambarkan kondisi sungai saat ini sebagai zona rusak. Air sungai berubah keruh, lubang bekas galian menganga di mana-mana, dan ekosistem perairan hancur total.
“Dulu sungai ini tempat anak-anak bermain dan warga mencari ikan. Sekarang hanya tempat buangan limbah dan sisa galian tambang,” ujarnya.
Yang lebih mengecewakan, lanjut Medi, adalah sikap diam dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung yang hingga kini belum mengambil langkah tegas.
“Apa mereka tidak tahu? Atau memang sengaja membiarkan? Sudah terlalu lama kami diam, sekarang kami minta lokasi itu disegel dan semua alat berat ditarik,” tegasnya.
Medi mewakili BPAN Lampung menyerukan agar aparat penegak hukum dan pejabat pemerintah segera mengambil tindakan konkret. Ia mengingatkan, kerusakan lingkungan yang dibiarkan bisa menjadi bencana ekologis dalam waktu dekat.
“Jangan tunggu banjir bandang, jangan tunggu anak-anak sakit, baru semua saling lempar tanggung jawab. Ini saatnya negara hadir,” pungkasnya.
Dalam situasi yang disebutnya sebagai “terang-benderang tapi dibiarkan”, Medi menilai bahwa kesunyian para pejabat bukan karena ketidaktahuan, melainkan karena terlalu nyaman berada di zona abu-abu.
“Alam sedang dirampas di depan mata kita, tapi suara yang terdengar hanya deru ekskavator. Para pelaku makin kaya, rakyat makin menderita, dan hukum masih terus tertidur,” tutupnya getir. ***
