LAMPUNG TENGAH – Aktivitas tambang pasir ilegal di sepanjang Sungai Way Seputih, Kabupaten Lampung Tengah, kian hari kian menggila. Di Desa Rejosari, Kecamatan Seputih Mataram, perusakan lingkungan dilakukan secara terang-terangan. Alat berat menggali, pipa menyedot, truk keluar-masuk mengangkut hasil galian, semuanya berlangsung tanpa hambatan seolah hukum tak bertaji.
Ironisnya, aparat penegak hukum serta instansi terkait seperti Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) maupun Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Lampung terkesan bungkam.
“Sudah bertahun-tahun aktivitas ini terjadi. Ditutup satu, muncul sepuluh. Sekarang justru makin brutal,” ungkap Medi Mulia, Ketua Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) Lampung, Jumat (27/6/2025).
Menurut Medi, para pelaku tambang pasir ilegal di Way Seputih beroperasi tanpa izin resmi. Bahkan, izin mereka hanya sebatas “koordinasi” dengan oknum lapangan.
“Mereka hanya mengandalkan izin koordinasi dengan oknum. Negara kalah dengan koordinator lapangan!” tegasnya.
Dari wilayah Padang Ratu hingga Jembatan Kembar, lubang-lubang bekas galian dibiarkan menganga seperti luka di tubuh bumi. Sungai yang dulu jernih kini berubah keruh dan penuh endapan lumpur.
“Yang kerja bukan satu dua alat berat, tapi puluhan. Apa susahnya bagi aparat melihat? Atau memang sengaja tak mau lihat?,” ujarnya dengan nada kecewa.
Medi menyebut sejumlah nama pelaku yang diduga selama ini bebas beroperasi, antara lain Jarwo, Anton, Giono, dan Budi.
“Ini bukan rahasia, semua orang tahu siapa mereka. Tapi anehnya, tidak pernah ada proses hukum. Sungai rusak, ekosistem hancur, warga menderita, tapi para pelaku tetap panen untung,” katanya.
Tak hanya merusak dasar sungai dan ekosistem air, tambang pasir ilegal ini juga memicu persoalan sosial. Nelayan tak lagi bisa mencari ikan, sumber air bersih tercemar, dan lahan pertanian warga turut terdampak.
BPAN Lampung mendesak Dinas Lingkungan Hidup dan ESDM segera turun tangan.
“Kami minta DLH dan ESDM segel lokasi itu. Kalau perlu, cabut semua alat beratnya. Jangan tunggu banjir bandang baru sibuk saling lempar tanggung jawab,” desak Medi.
Medi mengkritik keras diamnya para pemangku kebijakan yang terkesan pura-pura tidak tahu.
“Sungai Way Seputih menangis, tapi yang terdengar hanya deru ekskavator. Alam merintih, tapi para pejabat justru menutup telinga. Sampai kapan negara pura-pura tidak tahu?,” tutupnya. ***
