TANJUNGPINANG – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kepri dengan agenda penandatanganan Nota Kesepakatan bersama terhadap Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025, Kamis (21/8/2025).
Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kepri, Balairung Raja Khalid Hitam, dipimpin langsung Ketua DPRD Kepri, Iman Sutiawan, bersama para wakil ketua Dewi Kumalasari Ansar, Tengku Afrizal Dahlan, dan Bahtiar.
Usai penandatanganan, Nota Kesepakatan resmi diserahkan pimpinan DPRD kepada Gubernur Kepri.
Dalam laporannya, Wakil Ketua I DPRD Kepri, Dewi Kumalasari Ansar, memaparkan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD.
Perubahan dilakukan sesuai amanat PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan PP Nomor 12 Tahun 2018.
Adapun rincian perubahan sebagai berikut:
- Pendapatan daerah turun dari Rp3,918 triliun menjadi Rp3,911 triliun.
- Belanja daerah naik dari Rp3,918 triliun menjadi Rp3,933 triliun.
- Pembiayaan meningkat dari Rp240 juta menjadi Rp22,28 miliar, dengan komposisi penerimaan SILPA Rp27,28 miliar dan pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal kepada BUMD PT Energi Kepri Rp5 miliar.
Dengan perubahan tersebut, total APBD Kepri 2025 ditetapkan sebesar Rp3,933 triliun.
Menanggapi selesainya penandatanganan, Gubernur Ansar Ahmad mengapresiasi sinergi eksekutif dan legislatif dalam menjaga arah pembangunan daerah.
“Perubahan ini mencerminkan dinamika fiskal yang harus kita sesuaikan agar pembangunan di Kepulauan Riau tetap berjalan optimal. Fokus kita adalah memastikan setiap rupiah APBD digunakan seefektif mungkin untuk kesejahteraan masyarakat, penguatan ekonomi daerah, serta pelayanan publik yang lebih baik,” tegas Ansar.
Rapat paripurna juga dihadiri unsur Forkompinda Kepri, pimpinan instansi vertikal, Sekda Kepri, Adi Prihantara, para Asisten, Staf Ahli, hingga Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri. ***
