TANJUNGPINANG — Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, menegaskan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat merupakan bukti nyata keberpihakan negara kepada warga miskin dan miskin ekstrem. Hal itu disampaikannya saat meresmikan Sekolah Rakyat Terintegrasi 33 Tanjungpinang bersama Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, di Jalan Borobudur, Selasa (30/9/2025).
Lis mengatakan, sekolah ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga negara, tanpa terkecuali.
“Sekolah ini berasrama, gratis, dari jenjang SD hingga SMA. Ini bukti keberpihakan negara pada anak-anak dari keluarga miskin ekstrem,” tegas Lis Darmansyah.
Sekolah Rakyat Terintegrasi 33 Tanjungpinang menjadi sekolah rakyat pertama di Provinsi Kepulauan Riau dan bagian dari program nasional penyediaan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Pada tahap awal, sekolah ini menampung 100 siswa yang terdiri atas 50 siswa SD, 25 siswa SMP, dan 25 siswa SMA. Sebanyak 19 tenaga pendidik telah disiapkan, dengan 6 guru berasal dari Kepri dan 13 lainnya dari luar daerah.
Sebelum memulai masa belajar, seluruh siswa menjalani pemeriksaan kesehatan gratis dan mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di asrama.
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico, dalam sambutannya secara daring, menyebutkan bahwa Kepri menjadi salah satu provinsi di Sumatera yang memperoleh alokasi terbanyak untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen.
“Ada tiga lokasi di Kepri yakni di Natuna, Tanjungpinang, dan Anambas. Ini menandakan perhatian besar pemerintah terhadap akses pendidikan di daerah kepulauan,” jelasnya.
Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, yang turut hadir dalam peresmian itu, menilai keberadaan Sekolah Rakyat memiliki arti penting bagi anak-anak di wilayah perbatasan.
“Sekolah Rakyat bukan sekadar gedung, tetapi simbol harapan dan keberpihakan negara. Dari sini kita siapkan generasi emas menuju Indonesia 2045,” ungkap Nyanyang.
Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif pemerintah pusat untuk menekan angka putus sekolah sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
Secara nasional terdapat 165 titik Sekolah Rakyat, dan Kepri mendapat tiga titik utama di Tanjungpinang, Natuna, dan Anambas. ***
