PEKANBARU – Penangkapan Gubernur Riau, Abdul Wahid, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (3/11/2025), mengejutkan publik Riau. Sosok yang dikenal religius dan dekat dengan kalangan pesantren itu kini harus berhadapan dengan lembaga antirasuah atas dugaan suap proyek infrastruktur dan pengelolaan anggaran daerah.
Awal Karier dari Indragiri Hilir
Abdul Wahid lahir di Indragiri Hilir, Riau, pada 21 November 1980. Sejak muda, ia aktif di organisasi kepemudaan dan keagamaan. Karier politiknya mulai menanjak saat bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), partai yang memiliki akar kuat di kalangan Nahdlatul Ulama (NU).
Langkah Wahid di dunia pemerintahan semakin nyata ketika ia dipercaya menjadi anggota DPR RI. Kepiawaiannya dalam berkomunikasi dan kemampuannya membangun jaringan politik yang luas membuatnya cepat dikenal di kancah politik lokal.
Naik ke Panggung Provinsi
Pada Pilgub Riau 2024, Abdul Wahid maju sebagai calon gubernur dengan dukungan penuh dari PKB dan jaringan ulama NU. Ia berhasil mengalahkan petahana, Syamsuar, berkat kampanye yang menonjolkan nilai-nilai religius, moralitas, dan janji untuk membangun Riau yang lebih adil serta bebas dari praktik korupsi.
Setahun menjabat sebagai Gubernur Riau, Wahid dikenal aktif melakukan kunjungan ke berbagai daerah dan memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota. Namun, di balik aktivitas tersebut, muncul isu miring terkait pengelolaan anggaran dan proyek infrastruktur yang disebut-sebut menjadi pintu masuk KPK dalam OTT kali ini.
Kini Tersandung Kasus Korupsi
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan bahwa Abdul Wahid termasuk dalam sepuluh orang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan di Riau. “Salah satunya (yang ditangkap) Gubernur Riau Abdul Wahid,” ujar Fitroh.
Sementara Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menambahkan bahwa tim masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pihak yang diamankan. “Tim masih berprogres, nanti kami akan terus memperbarui informasinya,” ujarnya.
Penangkapan ini menambah daftar panjang kepala daerah Riau yang terjerat kasus korupsi setelah sebelumnya Rusli Zainal dan Annas Maamun lebih dulu dijerat KPK. Publik kini menantikan hasil pemeriksaan dan langkah tegas lembaga antirasuah dalam mengungkap kasus yang menjerat pemimpin muda Riau tersebut. ***
