JAKARTA – Jalur-jalur perlintasan tidak resmi atau yang dikenal sebagai jalur tikus masih menjadi tantangan terbesar dalam pengawasan keimigrasian di wilayah perbatasan Indonesia. Kondisi tersebut mendorong Direktorat Jenderal Imigrasi menyiapkan program Pagar Digital berbasis teknologi untuk memperkuat deteksi terhadap aktivitas pelintas ilegal.
Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko menjelaskan, tingginya jumlah pelintas resmi di pos pemeriksaan belum sepenuhnya menggambarkan tantangan yang dihadapi petugas di lapangan. Justru pengawasan terhadap jalur-jalur tidak resmi menjadi pekerjaan yang jauh lebih kompleks.
Berdasarkan data Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) darat selama Januari hingga April 2026, tercatat sebanyak 679.867 orang melakukan perlintasan secara resmi. Namun, di luar jalur tersebut masih terdapat banyak titik perlintasan ilegal yang sulit diawasi secara maksimal.
Selain luasnya wilayah perbatasan, pengawasan juga dihadapkan pada keterbatasan infrastruktur digital serta tingginya risiko keamanan bagi petugas, terutama di kawasan yang memiliki kondisi geografis sulit maupun potensi konflik.
Kondisi tersebut turut meningkatkan kerawanan terhadap berbagai kejahatan lintas batas, mulai dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), penyelundupan manusia, hingga penyelundupan berbagai komoditas melalui jalur-jalur tidak resmi.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi menggandeng Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara (FTMD) Institut Teknologi Bandung (ITB) serta PT Dirgantara Indonesia (PT DI) mengembangkan sistem Pagar Digital berbasis drone. Teknologi ini dirancang mampu melakukan pemantauan secara real time dan mengirimkan koordinat ketika terdeteksi aktivitas mencurigakan di wilayah perbatasan.
Melalui pemanfaatan teknologi tersebut, Imigrasi berharap pengawasan terhadap jalur tikus dapat dilakukan lebih efektif sehingga mempersempit ruang gerak pelintas ilegal sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap kedaulatan wilayah Indonesia. ***
