JAKARTA – Himpunan Penambang Kuarsa Indonesia (HIPKI) menilai penetapan Harga Patokan Mineral (HPM) yang kompetitif menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan investasi sektor pertambangan pasir kuarsa. Kebijakan tersebut dinilai harus mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan fiskal daerah dan keberlangsungan dunia usaha.
Ketua Umum HIPKI, Ady Indra Pawennari, mengatakan HPM tidak hanya berfungsi sebagai dasar penghitungan penerimaan daerah, tetapi juga menjadi salah satu pertimbangan investor dalam menjalankan kegiatan usaha pertambangan.
Menurut dia, penetapan HPM yang terlalu tinggi berpotensi menurunkan daya saing daerah dibandingkan provinsi lain yang menerapkan kebijakan lebih kompetitif.
“Tidak ada gunanya menetapkan aturan kalau tidak memberi jalan bagi aktivitas usaha dan perekonomian masyarakat. Daerah lain seperti Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Bangka Belitung mampu menetapkan HPM yang tetap kompetitif,” kata Ady dalam keterangan tertulis, Rabu, 8 Juli 2026.
Ady menilai kebijakan HPM yang kompetitif akan memberikan kepastian bagi pelaku usaha sekaligus menciptakan iklim investasi yang lebih sehat. Menurutnya, pemerintah daerah tetap dapat menjaga penerimaan daerah tanpa mengurangi minat investasi apabila penetapan HPM dilakukan secara proporsional.
Ia berharap evaluasi HPM pasir kuarsa yang sedang dilakukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mampu menghasilkan kebijakan yang realistis dengan mempertimbangkan kondisi industri, praktik di daerah lain, serta masukan dari pelaku usaha.
Menurut Ady, tujuan utama kebijakan HPM seharusnya bukan sekadar meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga menjaga keberlangsungan aktivitas pertambangan yang pada akhirnya memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Sebelumnya, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menegaskan pemerintah akan berhati-hati dalam mengevaluasi HPM pasir kuarsa. Evaluasi tersebut dilakukan untuk mencari keseimbangan antara penerimaan pajak daerah dan keberlanjutan investasi sehingga aktivitas pelaku usaha tetap berjalan.
Ansar juga menginstruksikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kepulauan Riau melakukan studi banding ke Kalimantan Tengah maupun Kalimantan Barat sebagai bagian dari proses evaluasi HPM pasir kuarsa. ***
