JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, membagikan pengalaman membangun birokrasi yang adaptif kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai referensi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, Senin, 20 Juli 2026.
Pengalaman tersebut disampaikan saat menerima Bupati Kepulauan Anambas Aneng dalam pertemuan koordinasi yang membahas penguatan tata kelola pemerintahan, kapasitas fiskal daerah, serta percepatan pembangunan di wilayah kepulauan.
Berbekal pengalaman memimpin Kota Bogor selama dua periode pada 2014 hingga 2024, Bima Arya membagikan berbagai best practices dalam membangun birokrasi yang mampu beradaptasi dengan dinamika pelayanan publik dan kebutuhan pembangunan daerah.
Selain penguatan birokrasi, Bima Arya juga berbagi pengalaman mengenai pengembangan kepemimpinan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penciptaan ekosistem pembangunan yang kolaboratif antara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan.
Menurutnya, birokrasi yang adaptif menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan sekaligus menjawab tantangan pembangunan, khususnya bagi daerah dengan karakteristik kepulauan seperti Kabupaten Kepulauan Anambas.
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri juga memberikan masukan mengenai pentingnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Ia turut menekankan perlunya inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah, optimalisasi potensi pendapatan daerah, serta penyusunan perencanaan pembangunan yang terintegrasi dengan kebijakan pemerintah pusat.
Bupati Aneng menyambut baik berbagai pengalaman dan masukan yang disampaikan Bima Arya. Menurutnya, berbagai best practices tersebut menjadi referensi berharga bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk memperkuat birokrasi, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong pembangunan daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Pertemuan itu turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Sahtiar, S.H., M.M., Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.
Melalui koordinasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas berharap sinergi dengan Kementerian Dalam Negeri semakin memperkuat kapasitas birokrasi daerah sehingga mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik dan mendukung percepatan pembangunan di wilayah kepulauan. ***
