TANJUNGPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) resmi memulai tahapan perencanaan pembangunan tahun 2027 melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Provinsi Kepri Tahun 2027. Forum ini menjadi langkah awal dalam merumuskan arah kebijakan dan program pembangunan daerah ke depan.
Kegiatan tersebut digelar di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Senin (2/2/2026), dan dibuka langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Provinsi Kepri, Luki Zaiman Prawira. Forum ini menjadi ruang strategis bagi pemerintah daerah untuk menjaring aspirasi dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan.
Sebanyak 700 peserta turut ambil bagian, dengan 200 peserta hadir secara langsung dan 500 peserta mengikuti secara daring melalui platform Zoom.
Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD 2027 turut menghadirkan narasumber dari kementerian terkait, yakni Dr. Rer Nat Jayadi dari Kementerian PPN/Bappenas RI dan Bagus Agung Herbowo dari Kementerian Dalam Negeri RI. Diskusi dipandu oleh moderator Reni Yusneli dari Bappeda Provinsi Kepri.
Kepala Bappeda Provinsi Kepri, Aries Fhariandi, dalam laporannya menjelaskan bahwa Ranwal RKPD Tahun 2027 disusun dengan target indikator makro yang optimis namun tetap realistis, seiring tantangan global dan lokal yang dihadapi daerah.
“RKPD 2027 bukan sekadar dokumen rutin, melainkan instrumen strategis untuk menjawab tantangan global dan lokal. Kita fokus pada transformasi ekonomi yang berkelanjutan serta pemerataan kesejahteraan di seluruh kabupaten dan kota,” kata Aries.
Ia menyampaikan bahwa tema pembangunan RKPD Provinsi Kepri Tahun 2027 ditetapkan pada fokus “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan melalui Penguatan Literasi Digital”.
“Tema ini akan menjadi pijakan utama dalam penyusunan program dan kegiatan pemerintah daerah di tahun 2027,” ujarnya.
Pada sektor makro ekonomi, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri tahun 2027 diproyeksikan berada pada kisaran 5,23 hingga 6,10 persen. Target tersebut akan didorong melalui penguatan investasi, khususnya di sektor industri pengolahan dan jasa kemaritiman.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita ditargetkan meningkat hingga Rp164 juta, dengan penekanan pada peningkatan produktivitas masyarakat agar mencerminkan daya beli riil.
Dalam pembangunan manusia, Pemprov Kepri menargetkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 77,53 poin melalui intervensi berkelanjutan di sektor pendidikan dan kesehatan. Sementara itu, tingkat kemiskinan ditargetkan turun hingga 4,50 persen melalui sinkronisasi data penerima bantuan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah pesisir.
Untuk sektor ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ditargetkan menurun menjadi 5,45 persen. Upaya ini akan didukung dengan penguatan kurikulum pendidikan dan pelatihan yang selaras dengan kebutuhan industri, terutama di kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Adapun Indeks Gini ditargetkan berada pada angka 0,332 poin sebagai bagian dari upaya menjaga pemerataan pendapatan antarwilayah.
Aries juga menekankan pentingnya Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Ranwal RKPD 2027 sebagai alat ukur efektivitas pembangunan yang wajib dicapai oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Sinergi antara target makro dan prioritas pembangunan inilah yang menjadi kunci untuk mewujudkan Kepulauan Riau yang berdaya saing global,” pungkasnya.
Sementara itu, Pj Sekda Kepri, Luki Zaiman Prawira, menegaskan pentingnya sinergi antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah agar setiap program yang direncanakan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Partisipasi publik hari ini sangat penting. Kita ingin memastikan bahwa RKPD 2027 benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat Kepri, dari Natuna hingga Karimun,” tegas Luki.
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, dilakukan penandatanganan Berita Acara Konsultasi Publik Ranwal RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 oleh Sekretaris Daerah, DPRD Provinsi Kepri, Kepala Bappeda, perwakilan OPD, Bappeda kabupaten/kota se-Kepri, akademisi, tokoh masyarakat, serta pimpinan organisasi.
Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi interaktif yang menghasilkan berbagai masukan konstruktif. Seluruh masukan tersebut akan diintegrasikan ke dalam dokumen RKPD sebelum memasuki tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Provinsi Kepulauan Riau. ***
