TANJUNGPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) menargetkan pertumbuhan ekonomi daerah hingga 6,10 persen pada tahun 2027. Target tersebut tertuang dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Provinsi Kepri Tahun 2027 yang mulai dibahas melalui Forum Konsultasi Publik di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Senin (2/2/2026).
Forum yang dibuka oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Provinsi Kepri, Luki Zaiman Prawira, ini menjadi langkah awal Pemprov Kepri dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Sebanyak 700 peserta mengikuti kegiatan tersebut, terdiri dari 200 peserta yang hadir secara langsung dan 500 peserta yang bergabung secara daring melalui platform Zoom.
Kepala Bappeda Provinsi Kepri, Aries Fhariandi, menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri pada tahun 2027 diproyeksikan berada pada kisaran 5,23 hingga 6,10 persen. Target tersebut dinilai realistis dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi global dan potensi daerah.
“Target ini diharapkan dapat dicapai melalui penguatan investasi, khususnya pada sektor industri pengolahan dan jasa kemaritiman,” kata Aries dalam paparannya.
Menurutnya, Ranwal RKPD 2027 disusun tidak hanya sebagai dokumen perencanaan rutin, tetapi sebagai instrumen strategis untuk mendorong transformasi ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di seluruh wilayah Kepulauan Riau.
Sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi, Pemprov Kepri juga menargetkan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita hingga Rp164 juta. Peningkatan tersebut diarahkan agar mencerminkan daya beli riil masyarakat melalui penguatan produktivitas dan aktivitas ekonomi.
Selain aspek ekonomi, pembangunan manusia tetap menjadi perhatian. Pemerintah Provinsi Kepri menargetkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 77,53 poin melalui intervensi berkelanjutan di sektor pendidikan dan kesehatan.
Tingkat kemiskinan ditargetkan turun hingga 4,50 persen dengan strategi sinkronisasi data penerima bantuan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama di wilayah pesisir.
Untuk ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ditargetkan menurun menjadi 5,45 persen. Upaya tersebut akan didukung melalui penguatan kurikulum pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri, khususnya di kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Sementara itu, Indeks Gini ditargetkan berada pada angka 0,332 poin sebagai bagian dari upaya menjaga pemerataan pendapatan antarwilayah di Provinsi Kepulauan Riau.
Aries juga menekankan pentingnya Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Ranwal RKPD 2027 sebagai alat ukur efektivitas pembangunan yang harus dicapai oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Sinergi antara target makro dan prioritas pembangunan inilah yang menjadi kunci untuk mewujudkan Kepulauan Riau yang berdaya saing global,” pungkasnya.
Sementara itu, Pj Sekda Kepri, Luki Zaiman Prawira, menegaskan pentingnya sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah serta partisipasi publik dalam proses perencanaan pembangunan.
“Partisipasi publik hari ini sangat penting. Kita ingin memastikan bahwa RKPD 2027 benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat Kepri, dari Natuna hingga Karimun,” tegas Luki.
Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD Provinsi Kepri Tahun 2027 kemudian ditutup dengan penandatanganan Berita Acara serta diskusi interaktif. Seluruh masukan akan diintegrasikan ke dalam dokumen RKPD sebelum memasuki tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Provinsi Kepulauan Riau. ***
