TANJUNGPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) menempatkan pembangunan wilayah pesisir sebagai salah satu fokus utama dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Provinsi Kepri Tahun 2027. Fokus ini diarahkan untuk mendorong pemerataan kesejahteraan serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di wilayah kepulauan.
Arah kebijakan tersebut mengemuka dalam Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD Provinsi Kepri Tahun 2027 yang digelar di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Senin (2/2/2026), dan dibuka langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Luki Zaiman Prawira.
Forum ini diikuti oleh 700 peserta, terdiri dari 200 peserta yang hadir secara langsung dan 500 peserta yang mengikuti secara daring, dengan melibatkan unsur pemerintah, DPRD, akademisi, tokoh masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya.
Kepala Bappeda Provinsi Kepri, Aries Fhariandi, menjelaskan bahwa pembangunan wilayah pesisir menjadi bagian penting dari strategi pemerataan pembangunan antar kabupaten dan kota di Kepulauan Riau.
Menurutnya, karakteristik Kepri sebagai provinsi kepulauan menuntut kebijakan pembangunan yang berpihak pada masyarakat pesisir agar tidak tertinggal dalam akses ekonomi, pendidikan, dan layanan dasar.
“RKPD 2027 bukan sekadar dokumen rutin, melainkan instrumen strategis untuk menjawab tantangan global dan lokal. Kita fokus pada transformasi ekonomi yang berkelanjutan serta pemerataan kesejahteraan di seluruh kabupaten dan kota,” kata Aries.
Aries memaparkan bahwa penguatan pembangunan wilayah pesisir juga berkontribusi langsung terhadap target penurunan angka kemiskinan Provinsi Kepri yang ditetapkan hingga 4,50 persen pada tahun 2027.
Strategi yang diterapkan meliputi sinkronisasi data penerima bantuan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya di kawasan pesisir yang memiliki potensi besar di sektor kemaritiman.
Pemberdayaan tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat ketahanan ekonomi lokal secara berkelanjutan.
Pembangunan wilayah pesisir juga diselaraskan dengan target makro ekonomi Provinsi Kepri tahun 2027, di antaranya pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan berada pada kisaran 5,23 hingga 6,10 persen.
Selain itu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita ditargetkan mencapai Rp164 juta, dengan penekanan pada peningkatan produktivitas masyarakat agar mencerminkan daya beli riil.
Di sektor ketenagakerjaan, Pemerintah Provinsi Kepri menargetkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun menjadi 5,45 persen melalui penguatan pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri.
Dalam Ranwal RKPD 2027, pembangunan wilayah pesisir juga dikaitkan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah Provinsi Kepri menargetkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 77,53 poin melalui intervensi berkelanjutan di sektor pendidikan dan kesehatan.
Tema pembangunan RKPD Provinsi Kepri Tahun 2027 ditetapkan pada fokus “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan melalui Penguatan Literasi Digital”.
Tema ini menjadi pijakan utama dalam merancang program pembangunan, termasuk mendorong masyarakat pesisir agar mampu beradaptasi dengan transformasi ekonomi berbasis teknologi.
Aries menegaskan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam RKPD 2027 menjadi alat ukur efektivitas pembangunan yang harus dicapai oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Sinergi antara target makro dan prioritas pembangunan inilah yang menjadi kunci untuk mewujudkan Kepulauan Riau yang berdaya saing global,” pungkasnya.
Sementara itu, Pj Sekda Kepri, Luki Zaiman Prawira, menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah agar pembangunan wilayah pesisir benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Partisipasi publik sangat penting agar RKPD 2027 benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat Kepri, dari Natuna hingga Karimun,” tegas Luki.
Forum Konsultasi Publik ditutup dengan penandatanganan Berita Acara serta diskusi interaktif. Seluruh masukan akan diintegrasikan ke dalam dokumen RKPD sebelum memasuki tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Provinsi Kepulauan Riau. ***
