TANJUNGPINANG — Sekretaris Komisi II DPRD Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin, mengingatkan bahwa daerah tidak akan memperoleh pendapatan apabila aktivitas usaha tambang pasir kuarsa berhenti berjalan.
Pernyataan itu disampaikan Wahyu usai rapat koordinasi bersama Komisi III DPRD Kepri, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kepri, Bapenda Kepri serta Bapenda Kabupaten Lingga, Senin, 11 Mei 2026.
Menurut Wahyu, kepastian Harga Patokan Mineral (HPM) pasir kuarsa sangat penting karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan usaha pertambangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Jangan sampai karena angkanya terlalu tinggi, usaha jadi tidak jalan. Kalau usaha mati, daerah juga tidak akan dapat pendapatan,” ujar Wahyu Wahyudin.
Ia menilai kebijakan HPM harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan daerah mendapatkan PAD dan keberlangsungan usaha para pelaku tambang.
Wahyu juga mengaku prihatin melihat kondisi Kabupaten Lingga yang dinilai mulai kehilangan potensi pendapatan akibat aktivitas pertambangan pasir kuarsa yang melambat.
“Saya kasihan lihat Lingga. Daerah itu butuh pendapatan. Kalau usaha tambang tidak bergerak, PAD mereka juga ikut terganggu,” katanya.
Karena itu, ia meminta Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas ESDM segera menuntaskan pembahasan dan menetapkan HPM baru yang realistis sesuai kondisi lapangan.
Menurut Wahyu, pemerintah juga harus mempertimbangkan kondisi pasar saat ini, termasuk penurunan harga ekspor dan kenaikan biaya operasional akibat lonjakan harga BBM industri.
“Pemerintah harus realistis melihat kondisi sekarang. Jangan hanya melihat angka di atas kertas,” ujarnya.
Ia berharap pembahasan yang telah dilakukan bersama pelaku usaha beberapa hari terakhir segera menghasilkan keputusan konkret agar aktivitas ekonomi di daerah penghasil kembali bergerak.
“Kita berharap minggu depan sudah ada kepastian. Karena ini menyangkut investasi, tenaga kerja, dan pendapatan daerah,” kata Wahyu.
Menurutnya, aktivitas pertambangan yang berjalan akan ikut menggerakkan roda ekonomi masyarakat di Kabupaten Lingga.
“Kalau tambang hidup, ekonomi masyarakat ikut bergerak. Itu yang harus dijaga,” pungkasnya. ***
