TANJUNGPINANG – Sekretaris Komisi II DPRD Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin, khawatir ketidakpastian penetapan Harga Patokan Mineral (HPM) pasir kuarsa berdampak terhadap pendapatan daerah Kabupaten Lingga.
Hal itu disampaikan Wahyu usai rapat koordinasi bersama Komisi III DPRD Kepri, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kepri, Bapenda Kepri serta Bapenda Kabupaten Lingga, Senin, 11 Mei 2026.
Menurut Wahyu, kepastian HPM sangat penting karena berkaitan langsung dengan aktivitas usaha pertambangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia mengaku prihatin melihat kondisi Kabupaten Lingga yang dinilai mulai kehilangan potensi pendapatan akibat aktivitas pertambangan pasir kuarsa yang melambat.
“Saya kasihan lihat Lingga. Daerah itu butuh pendapatan. Kalau usaha tambang tidak bergerak, PAD mereka juga ikut terganggu,” kata Wahyu Wahyudin.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan terlalu lama karena dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat di daerah penghasil.
Wahyu meminta Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas ESDM segera menuntaskan pembahasan dan menetapkan HPM baru yang realistis serta sesuai kondisi lapangan.
Ia menilai kebijakan HPM harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan daerah memperoleh PAD dan keberlangsungan usaha para pelaku tambang.
“Jangan sampai karena angkanya terlalu tinggi, usaha jadi tidak jalan. Kalau usaha mati, daerah juga tidak akan dapat pendapatan,” ujarnya.
Selain itu, Wahyu juga menyoroti kondisi pasar saat ini, termasuk penurunan harga ekspor serta kenaikan biaya operasional akibat lonjakan harga BBM industri.
Menurutnya, pemerintah harus realistis dalam melihat situasi yang sedang dihadapi pelaku usaha pertambangan pasir kuarsa.
“Pemerintah harus realistis melihat kondisi sekarang. Jangan hanya melihat angka di atas kertas,” katanya.
Ia berharap pembahasan bersama pelaku usaha yang telah dilakukan beberapa hari terakhir segera menghasilkan keputusan konkret agar aktivitas ekonomi di daerah penghasil kembali bergerak.
“Kita berharap minggu depan sudah ada kepastian. Karena ini menyangkut investasi, tenaga kerja, dan pendapatan daerah,” ujar Wahyu.
Menurut Wahyu, aktivitas pertambangan yang berjalan akan ikut menggerakkan roda ekonomi masyarakat di Kabupaten Lingga.
“Kalau tambang hidup, ekonomi masyarakat ikut bergerak. Itu yang harus dijaga,” pungkasnya. ***
