TANJUNGPINANG – Momentum Hari Marwah dimanfaatkan Batin Kepri untuk kembali menyoroti besarnya potensi laut Kepulauan Riau yang dinilai belum dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat.
Ketua Batin Kepri, Said Zaldy Al Qudsy, mengatakan pembangunan Kepri harus bertolak dari kekuatan kedaulatan maritim karena wilayah provinsi ini didominasi lautan.
Pernyataan tersebut disampaikan Zaldy pada Sabtu, 17 Mei 2026, bertepatan dengan momentum Hari Marwah.
“Hal ini bukan tak mendadak karena kita 4 persen darat, dan 96 persen laut, miliki potensi besar untuk kemakmuran rakyat yang meski cepat dilakukan oleh Pemerintah, baik Daerah maupun Pusat,” ujarnya.
Menurutnya, potensi maritim Kepri sangat besar dan dapat menjadi sumber kesejahteraan masyarakat apabila dikelola secara serius dan terintegrasi oleh pemerintah pusat maupun daerah.
Ia menjelaskan bahwa Batin Kepri hadir sebagai civil society masyarakat lokal yang sejak masa kesultanan memiliki fungsi memberi masukan, pengawasan, serta kritik membangun terhadap arah pembangunan daerah.
“Kita ini mitra dengan pemerintah, dan dari kajian akademis, historis, geografis dan strategis maka kedaulatan kemaritiman tak bisa lepas dari Kepri terutama Pulau Penyengat,” katanya.
Zaldy juga mengulas sejarah Kerajaan Riau Lingga dan Kesultanan Pulau Penyengat yang dahulu dikenal kuat dalam penguasaan jalur perdagangan dan perairan Selat Riau.
Menurut dia, pada masa lalu kapal-kapal yang melintasi kawasan tersebut memberikan cukai kepada kerajaan sehingga wilayah itu menjadi salah satu pusat kekuatan ekonomi maritim.
Kini, aktivitas laut di kawasan Selat Singapura, Kepri, dan Malaysia masih sangat ramai. Namun manfaat ekonominya dinilai belum optimal dirasakan masyarakat Kepri.
“Karena melihat hal ini, berapa triliun dana yang meskinya bisa masyarakat nikmati tidak dapat diambil, padahal mereka melintasi laut kita, belum lagi persoalan kurangnya pertahanan keamanan yang negara buat di perairan ini,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti kondisi masyarakat pesisir dan nelayan yang disebut masih menghadapi tantangan ekonomi di tengah ramainya lalu lintas laut internasional.
Karena itu, Batin Kepri mendorong pengembangan Pulau Penyengat sebagai kawasan ekonomi khusus religius sekaligus bagian dari konsep Poros Maritim Nasional.
“Saya dukung semua peran pemerintah dalam pengembangan Pulau Penyengat, namun jangan separuh-separuh. Patutnya Penyengat sebagai Poros Maritim nasional, yang berakar dari histori dan geografis tadi dan tetap mengagungkan persaudaraan yang kental di 3 negara ini,” ujar Zaldy.
Ia menambahkan bahwa Batin Kepri siap membantu mengawal dan mengawasi gagasan tersebut melalui seminar nasional, Focus Group Discussion (FGD), hingga pertemuan tiga negara serumpun.
Menurutnya, perjuangan membangun kekuatan maritim Kepri pada akhirnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah perbatasan dan pesisir.
“Perjuangan ini memang menegakkan marwah kita berikutnya setelah jadi Provinsi, dan kesejahteraan masyarakat jadi poin utamanya,” tutupnya. ***
