TANJUNGPINANG – Batin Kepri menyatakan siap ikut mengawal dan mengawasi pengembangan strategis maritim di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) demi mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir dan perbatasan.
Komitmen tersebut disampaikan Ketua Batin Kepri, Said Zaldy Al Qudsy, saat momentum Hari Marwah pada Sabtu, 17 Mei 2026.
Menurut Zaldy, Kepri memiliki karakter wilayah yang sangat kuat sebagai daerah maritim karena didominasi kawasan laut dibanding daratan.
“Hal ini bukan tak mendadak karena kita 4 persen darat, dan 96 persen laut, miliki potensi besar untuk kemakmuran rakyat yang meski cepat dilakukan oleh Pemerintah, baik Daerah maupun Pusat,” ujarnya.
Ia mengatakan Batin Kepri hadir sebagai civil society masyarakat lokal yang sejak masa kesultanan memiliki peran memberi masukan, pengawasan, dan kritik membangun terhadap arah pembangunan daerah.
“Kita ini mitra dengan pemerintah, dan dari kajian akademis, historis, geografis dan strategis maka kedaulatan kemaritiman tak bisa lepas dari Kepri terutama Pulau Penyengat,” katanya.
Zaldy menilai pengembangan maritim Kepri harus dilakukan lebih serius karena kawasan perairan Selat Singapura, Kepri, dan Malaysia merupakan salah satu jalur laut tersibuk di kawasan.
Namun menurutnya, manfaat ekonomi dari ramainya aktivitas laut tersebut belum maksimal dirasakan masyarakat Kepri.
Ia juga menyoroti persoalan layanan navigasi laut, penguatan pertahanan kawasan perairan, hingga kehidupan ekonomi masyarakat pesisir dan nelayan yang masih membutuhkan perhatian besar.
“Karena melihat hal ini, berapa triliun dana yang meskinya bisa masyarakat nikmati tidak dapat diambil, padahal mereka melintasi laut kita, belum lagi persoalan kurangnya pertahanan keamanan yang negara buat di perairan ini,” ungkapnya.
Dalam pengembangan ke depan, Batin Kepri juga mendorong Pulau Penyengat dijadikan bagian dari konsep Poros Maritim Nasional dan kawasan ekonomi khusus religius.
Menurut Zaldy, konsep tersebut memiliki kekuatan historis, geografis, dan budaya yang kuat karena Pulau Penyengat sejak masa Kesultanan Riau Lingga dikenal sebagai pusat kekuatan maritim di Selat Riau.
“Saya dukung semua peran pemerintah dalam pengembangan Pulau Penyengat, namun jangan separuh-separuh. Patutnya Penyengat sebagai Poros Maritim nasional, yang berakar dari histori dan geografis tadi dan tetap mengagungkan persaudaraan yang kental di 3 negara ini,” ujarnya.
Ia menegaskan Batin Kepri siap membantu pemerintah melalui seminar nasional, Focus Group Discussion (FGD), hingga pertemuan tiga negara serumpun guna memperkuat posisi strategis Kepri di kawasan maritim internasional.
Menurutnya, penguatan maritim Kepri harus didukung regulasi, fasilitas laut, pembiayaan, hingga kerja sama antarnegara agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Perjuangan ini memang menegakkan marwah kita berikutnya setelah jadi Provinsi, dan kesejahteraan masyarakat jadi poin utamanya,” tutup Zaldy. ***
