BATAM – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) terus memperkuat perlindungan sosial bagi para nelayan dan petani melalui program BPJS Ketenagakerjaan yang seluruh iurannya dibiayai dari APBD Provinsi Kepri.
Program ini menjadi bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam menjaga masyarakat yang bekerja di sektor berisiko tinggi, sekaligus memastikan keberlanjutan pendidikan dan kesejahteraan keluarga mereka.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad menjelaskan bahwa melalui program BPJS Ketenagakerjaan, peserta yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja berhak mendapatkan santunan sebesar Rp70 juta.
Selain itu, dua orang anak peserta juga berhak menerima beasiswa pendidikan hingga jenjang sarjana (S1).
Sementara itu, bagi peserta yang meninggal dunia karena sakit biasa, keluarga tetap mendapatkan santunan Rp42 juta.
Beasiswa pendidikan untuk dua anak tetap diberikan apabila peserta telah terdaftar minimal tiga tahun berturut-turut.
“Nelayan pergi pagi-pagi ke laut. Kita harus menjaga mereka,” tegas Ansar, Selasa (9/11/2025).
Tahun ini, Pemprov Kepri mengalokasikan hampir Rp10 miliar untuk membiayai iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi lebih dari 42 ribu nelayan dan petani di Kepri. Dari jumlah tersebut, 31 ribu di antaranya merupakan nelayan, sementara hampir 10 ribu lainnya adalah petani.
Ansar menyebut langkah ini penting untuk memastikan pekerja sektor maritim dan agrikultur, yang setiap hari berhadapan dengan risiko kecelakaan tetap memiliki perlindungan yang memadai.
Ia juga menegaskan bahwa cakupan perlindungan sosial ini akan terus diperluas untuk menjangkau lebih banyak masyarakat pekerja informal.
Dalam kegiatan yang sama di Masjid Darul Muttaqin, Perumahan Taman Cipta Asri II, Batam, Gubernur Ansar turut menyerahkan berbagai bantuan hibah secara simbolis kepada masyarakat, organisasi, dan rumah ibadah. Bantuan itu meliputi 10 unit ambulans, 2 tenda, 4 bantuan usaha, serta 5 paket sembako.
Meski Pemerintah Provinsi Kepri melakukan efisiensi anggaran di sejumlah sektor, Ansar memastikan bahwa dukungan terhadap fasilitas ibadah dan kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas.
“Yang penting pemerintah tetap konsisten dan memberikan dukungan kepada masyarakat,” ujarnya.
Turut hadir mendampingi Gubernur Ansar Tim Percepatan Pembangunan Syarifah Normawati, Kepala Bapenda Kepri Abdullah, Kepala Dinsos Kepri Mahadi Rahman, serta jajaran terkait lainnya. ***
