BINTAN – Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Wamendukbangga)/BKKBN Republik Indonesia, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, menegaskan bonus demografi yang tengah dihadapi Indonesia harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Hal itu disampaikan Ratu Ayu usai menghadiri kegiatan di Rumah Bahagia Bintan, Kabupaten Bintan, Senin, 25 Mei 2026. Menurutnya, peningkatan kualitas SDM menjadi perhatian serius pemerintah dalam beberapa tahun ke depan.
“Sesuai Asta Cita keempat, Presiden RI Prabowo Subianto betul-betul memiliki komitmen yang kuat terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia,” kata Ratu Ayu.
Ia menjelaskan, saat ini jumlah penduduk usia produktif di Indonesia lebih besar dibandingkan usia nonproduktif. Kondisi tersebut dinilai menjadi peluang besar apabila dibarengi dengan pembangunan keluarga yang berkualitas dan pencegahan stunting sejak dini.
Karena itu, Kemendukbangga/BKKBN terus menjalankan berbagai program keluarga berencana (KB) dan pendampingan keluarga sebagai bagian dari strategi pembangunan manusia. Salah satu program yang rutin dilakukan ialah pelayanan KB bagi masyarakat.
“Kita sudah melakukan pelayanan KB yang menjadi salah satu tugas dari Kemendukbangga/BKKBN. Di dalam satu tahun ada beberapa program andalan seperti pelayanan KB ini,” ujarnya.
Ratu Ayu mengatakan, program KB sejauh ini mendapat respons positif karena dinilai membantu masyarakat dalam merencanakan keluarga yang sehat dan berkualitas. Ia menilai keberhasilan program tersebut terlihat langsung dari antusiasme masyarakat di lapangan.
“Kalau dilihat tadi program tersebut berjalan dengan baik, masyarakat pun terbantu dengan adanya program ini,” ungkapnya.
Selain pelayanan KB, pemerintah juga menjalankan pendekatan siklus hidup dalam program pembangunan keluarga. Pendampingan dilakukan sejak tahap perencanaan keluarga, masa kehamilan, ibu menyusui hingga balita.
Menurut dia, pendekatan itu diperkuat melalui sejumlah program seperti Taman Asuh Sayang Anak dan Genting yang fokus pada upaya pencegahan stunting.
Tak hanya itu, Kemendukbangga/BKKBN juga melakukan pendataan keluarga bersama Badan Pusat Statistik (BPS) RI untuk memetakan keluarga prioritas penanganan stunting.
“Kami punya pendataan keluarga yang berkolaborasi dengan BPS RI supaya diketahui mana yang masuk kategori C1, C2 dan C3 yang diprioritaskan bagi keluarga risiko stunting,” jelasnya.
Ratu Ayu menuturkan, keluarga berisiko stunting menjadi perhatian utama pemerintah, terutama keluarga dengan kategori “4 terlalu”, yakni terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak anak dan jarak kelahiran yang terlalu dekat.
Selain faktor keluarga, pemerintah juga menyoroti kondisi lingkungan seperti kelayakan rumah, ketersediaan jamban dan sanitasi yang memadai sebagai bagian penting dalam pencegahan stunting.
“Hal-hal seperti ini yang harus diedukasi sehingga anak bebas stunting dan ini juga yang ingin dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto,” pungkasnya.
Ia menambahkan, angka prevalensi stunting di Provinsi Kepulauan Riau saat ini sudah berada di bawah angka nasional. Meski begitu, berbagai program penanganan stunting tetap akan diperkuat agar hasilnya semakin optimal.
“Untuk angka prevalensi stunting di Kepri sudah di bawah angka prevalensi stunting nasional. Mudah-mudahan ini bisa terus ditingkatkan karena program untuk mengatasi stunting akan terus dilakukan,” ucapnya.
Ratu Ayu juga menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diprioritaskan bagi ibu hamil, ibu menyusui dan balita sebagai langkah pencegahan stunting sejak 1.000 hari pertama kehidupan.
“Ini akan dilakukan terus karena sejak 1.000 hari pertama kehidupan merupakan masa yang paling krusial bagi pencegahan stunting pada balita,” tutupnya. ***
