LINGGA – Pernyataan mantan Bupati Lingga Alias Wello terkait rencana investasi di Pulau Singkep menuai sorotan tajam dari sejumlah kalangan. Ucapan yang menyinggung soal alur kedalaman laut dinilai menggiring opini publik ke arah yang menyesatkan dan memunculkan tanda tanya mengenai kepentingan yang sebenarnya sedang diperjuangkan.
Ketua Persatuan Pemuda Tempatan (Perpat) Kabupaten Lingga, Frans Wijaya, secara terbuka mempertanyakan fokus pernyataan tersebut.
Menurutnya, isu yang diangkat justru membuka ruang spekulasi baru di tengah upaya pemerintah daerah mendorong masuknya investasi strategis.
“Kenapa seorang mantan bupati justru mengkhawatirkan alur laut? Ada apa di bawah laut yang begitu menjadi perhatiannya? Beliau pasti tahu, di bawah sana ada potensi timah,” ujar Frans kepada awak media, Rabu (17/12/2025).
Frans menilai pernyataan tersebut bukan sekadar kritik biasa. Ia menyebut muncul dugaan adanya pihak-pihak tertentu yang mendorong narasi itu disampaikan ke ruang publik, sehingga berpotensi memunculkan persepsi keliru di tengah masyarakat.
Ia juga menanggapi polemik yang mengaitkan lokasi operasional PT Tianshan Alumina Indonesia dengan kawasan latihan militer.
Menurut Frans, persoalan tersebut bukan berada dalam kewenangan pemerintah daerah, melainkan tengah dibahas di tingkat pemerintah pusat.
“Tidak perlu dibesar-besarkan. Semua sudah dalam pembahasan pemerintah pusat. Jadi tidak ada alasan untuk menebar kekhawatiran seolah-olah daerah melangkahi aturan,” tegasnya.
Frans memastikan seluruh proses penanaman modal PT Tianshan Alumina Indonesia di Pulau Singkep telah berjalan sesuai mekanisme dan regulasi yang berlaku.
Ia menekankan bahwa perizinan investasi tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat.
“Bukankah seluruh perizinan dikeluarkan oleh pemerintah pusat? Kalau pusat yang keluarkan izin, tentu pusat pula yang mengatur. Pemkab Lingga saat ini hanya menunggu jadwal audiensi, termasuk pembahasan soal wilayah latihan militer,” jelasnya.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Lingga masih menanti kepastian jadwal audiensi dengan Menteri Pertahanan terkait investasi tersebut.
Pertemuan yang semula dijadwalkan pada 15 Desember 2025 terpaksa ditunda karena Menteri Pertahanan tengah menangani wilayah terdampak bencana di sejumlah daerah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Lingga, Armia, menyampaikan bahwa keterlibatan Kementerian Pertahanan sangat krusial karena investasi ini menyentuh kepentingan lintas sektor, termasuk wilayah perbatasan dan pertahanan negara.
“Kalau tidak didudukkan langsung oleh Kemenhan bersama pihak-pihak terkait, ini memang agak sulit. Tapi kalau sudah duduk bersama Menhan, saya yakin semuanya akan menjadi terang,” ujar Armia.
Untuk memastikan kepastian investasi, Bupati Lingga Muhammad Nizar kembali bertolak ke Jakarta guna menindaklanjuti audiensi yang tertunda.
Langkah tersebut diambil agar hambatan koordinasi di tingkat pusat tidak berlarut-larut, mengingat investasi alumina tersebut diproyeksikan memberi dampak ekonomi bagi masyarakat Pulau Singkep.
Pemkab Lingga berharap seluruh persoalan regulasi dan koordinasi dapat segera diselesaikan setelah audiensi terlaksana.
“Kami menunggu kejelasan agar proses di daerah tidak terhambat. Kehadiran investasi ini sangat diharapkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Pulau Singkep,” tutup Armia.
Terpisah, perwakilan Pemuda Lingga, Mandala, berharap Kementerian Pertahanan segera merespons dengan menggelar audiensi bersama Pemkab Lingga. Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian dan keterbukaan, bukan narasi yang justru memicu kecurigaan publik.
“Investasi harus dikawal, tapi jangan digiring ke isu lain. Apalagi kalau yang dipersoalkan justru alur laut, publik bisa bertanya-tanya, ini soal investasi atau soal kepentingan lain?” ujarnya. ***
