JAKARTA – Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Wamenhan RI), Donny Ermawan Taufanto, menyampaikan dua opsi kebijakan terkait pemanfaatan kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Lingga yang berada di lahan daerah latihan TNI, dalam audiensi bersama Bupati Lingga, Muhammad Nizar, di Kementerian Pertahanan, Rabu (24/12/2025). Dua opsi ini menjadi kunci pembahasan investasi pembangunan pabrik smelter yang selama ini dinantikan masyarakat Lingga.
Audiensi tersebut menyoroti irisan kepentingan antara percepatan investasi dan fungsi strategis pertahanan negara.
Pemerintah Kabupaten Lingga secara terbuka menyampaikan harapannya agar kawasan latihan TNI yang selama ini steril dari aktivitas ekonomi dapat dicarikan jalan tengah, sehingga rencana pembangunan smelter tidak kembali terhenti di ranah birokrasi.
Bagi Lingga, proyek smelter bukan sekadar agenda industrialisasi. Investasi ini diproyeksikan sebagai penggerak ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja, menghidupkan sektor-sektor turunan, meningkatkan pendapatan daerah, serta mengurangi ketergantungan ekonomi masyarakat pada sektor tradisional.
Dalam konteks wilayah kepulauan, smelter dipandang sebagai salah satu jalan keluar dari stagnasi ekonomi yang selama ini dirasakan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wamenhan Donny Ermawan Taufanto menegaskan bahwa kepentingan pertahanan negara tidak dapat dikesampingkan.
Ia menyatakan bahwa Kementerian Pertahanan pada prinsipnya mendukung percepatan pembangunan ekonomi nasional, namun tetap menjaga fungsi utama kawasan pertahanan.
“Pertumbuhan ekonomi dan kepentingan pertahanan harus berjalan seiring. Negara tidak boleh memilih salah satu dan mengabaikan yang lain. Karena itu, sinergi lintas sektor dan perumusan solusi yang presisi menjadi kunci,” ujar Donny, dikutip dari laman Instagram resmi Kemhan RI.
Dalam pertemuan tersebut, Wamenhan memaparkan dua opsi kebijakan yang dapat ditempuh. Opsi pertama adalah skema penggunaan bersama antara investor dan TNI Angkatan Laut, dengan pengaturan ketat agar fungsi latihan serta kesiapsiagaan pertahanan tetap terjaga.
Opsi kedua adalah skema sewa lahan yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Skema ini secara tegas menempatkan aset pertahanan tetap berada di bawah kendali negara, meskipun dimanfaatkan untuk mendukung investasi dan pembangunan ekonomi.
Sebagai langkah konkret agar pembahasan tidak berhenti pada tataran normatif, audiensi tersebut menyepakati pembentukan tim terpadu yang melibatkan Kementerian Pertahanan, unsur TNI, dan Pemerintah Kabupaten Lingga.
Tim ini akan melakukan peninjauan lapangan secara langsung untuk memastikan setiap keputusan yang diambil tidak hanya ideal di atas kertas, tetapi juga realistis dan dapat diterapkan di lapangan.
Tim terpadu diharapkan mampu menjembatani dua kepentingan besar sekaligus, menjaga kedaulatan dan kesiapsiagaan pertahanan negara, serta membuka ruang pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat Lingga yang selama ini menunggu kepastian investasi.
Dalam audiensi itu, Wamenhan turut didampingi Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan, Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan, Deputi Geopolitik Dewan Pertahanan Nasional, Direktur Wilayah Pertahanan Ditjen Strahan Kemhan, serta Kepala Pusat Konstruksi dan Pengadaan Badan Logistik Pertahanan Kemhan, menegaskan bahwa isu ini berada pada level kebijakan strategis nasional. ***
