BATAM – DPRD Kota Batam menggelar rapat paripurna untuk mendengarkan jawaban Wali Kota Batam Amsakar Achmad atas pandangan fraksi-fraksi mengenai Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan (RPP) APBD Tahun Anggaran 2024. Rapat yang berlangsung Rabu (4/6/2024) siang itu menjadi forum penting dalam rangkaian pembahasan APBD, sekaligus memperlihatkan dinamika dialog antara pemerintah daerah dan legislatif.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Batam Muhammad Kamaluddin didampingi Wakil Ketua I Aweng Kurniawan dan Wakil Ketua II Budi Mardiyanto. Sejumlah tamu turut hadir, mulai dari unsur forkompimda, tokoh masyarakat, pejabat Pemko Batam hingga perwakilan BP Batam, sehingga suasana paripurna berlangsung lengkap dan formal.
Setelah membuka rapat, Kamaluddin langsung mempersilakan Wali Kota Amsakar mengambil tempat di podium untuk menyampaikan jawabannya.
Dengan penyampaian yang runtut, Amsakar mengawali pemaparannya dengan mengucapkan terima kasih atas apresiasi fraksi-fraksi terhadap capaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) ke-13 berturut-turut dari BPK Perwakilan Kepri. Ia menegaskan bahwa capaian itu merupakan hasil kerja bersama antara Pemko Batam dan DPRD.
Wali Kota juga menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh catatan dan rekomendasi BPK terkait pelaksanaan APBD 2024.
Ia sepakat dengan pandangan Fraksi Partai Golkar bahwa opini WTP bukan jaminan bahwa anggaran bebas dari potensi penyalahgunaan, sehingga tata kelola keuangan tetap harus dilakukan secara efektif, efisien, terukur, dan memberikan dampak ke masyarakat.
Amsakar kemudian menjelaskan prioritas anggaran sektor pendidikan dan kesehatan. Ia memastikan alokasi 20 persen APBD digunakan untuk penguatan kualitas pendidikan, mulai dari peningkatan kompetensi guru, sarana prasarana sekolah, hingga program afirmatif untuk keluarga kurang mampu.
Ia juga menegaskan bahwa 10 persen anggaran disiapkan untuk pelayanan kesehatan gratis bagi warga miskin ber-KTP Batam sebagai bagian dari dukungan terhadap program Universal Health Coverage.
Menanggapi pertanyaan Fraksi PKB soal alokasi hibah untuk organisasi perempuan, Amsakar menjelaskan bahwa pengajuan proposal hibah harus disampaikan saat musrenbang tingkat kota sebelum diverifikasi SKPD terkait.
Ia juga menyampaikan komitmen Pemko untuk memaksimalkan belanja infrastruktur publik hingga 40 persen secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
“Pemko Batam telah berkolaborasi dengan BP Batam untuk pembangunan jalan, drainase, dan penerangan jalan umum di permukiman,” kata Amsakar.
Selain itu, Amsakar menerima berbagai saran fraksi terkait peningkatan efektivitas APBD dan optimalisasi PAD. Ia menyebut masukan tersebut menjadi bahan penting dalam memperbaiki tata kelola keuangan daerah ke depannya.
Usai penyampaian jawaban, Ketua DPRD Muhammad Kamaluddin meminta setiap fraksi menyiapkan tanggapannya untuk disampaikan pada rapat paripurna berikutnya sebelum pembahasan RPP APBD 2024 masuk ke tahap selanjutnya. Rapat kemudian ditutup setelah seluruh agenda selesai. ***
