TANJUNGPINANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menggelar Rapat Paripurna Peringatan Hari Jadi ke-23 Provinsi Kepri di Ruang Rapat Utama DPRD, Rabu (24/9/2025). Sidang yang berlangsung khidmat ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kepri, Iman Sutiawan, dan dihadiri Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, Ketua BKOW Kepri, Nenny Dwiyana Nyanyang, jajaran Forkopimda, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya.
Rapat paripurna ini menjadi momen refleksi atas perjalanan dua dekade lebih Provinsi Kepulauan Riau sejak resmi berdiri pada tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002.
Dalam sidang tersebut, Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, menyampaikan pidato peringatan Hari Jadi Kepri ke-23 yang menyoroti capaian pembangunan, tantangan, serta arah kebijakan daerah ke depan.
Ia menegaskan bahwa usia ke-23 menjadi simbol kedewasaan Kepri dalam mengelola potensi daerah dan menghadapi dinamika global.
“Capaian yang kita raih hari ini merupakan hasil kerja keras seluruh elemen masyarakat. Namun, ke depan kita harus bergerak lebih cepat dan merata agar pembangunan benar-benar dirasakan hingga ke pulau-pulau terluar,” ujar Nyanyang.
Dalam paparannya, Wagub Nyanyang menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kepri pada triwulan II tahun 2025 mencapai 7,14 persen, menjadikan Kepri sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatera dan peringkat ketiga secara nasional.
Peningkatan tersebut berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Tingkat pengangguran terbuka turun dari 10,34 persen (2020) menjadi 6,89 persen (2025), sementara pendapatan per kapita naik signifikan hingga Rp161,42 juta per orang per tahun pada 2024.
Dari sisi sosial, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri tahun 2024 mencapai 79,89 poin, tertinggi di Sumatera dan ketiga di Indonesia.
Tingkat kemiskinan juga berhasil ditekan menjadi 4,44 persen, terendah sepanjang sejarah Kepri. Selain itu, angka stunting menurun hingga 15 persen, menandakan keberhasilan program kesehatan dan gizi yang dijalankan pemerintah daerah.
Wagub Nyanyang juga memaparkan kemajuan signifikan di bidang infrastruktur dengan rasio elektrifikasi mencapai 99,10 persen. Di sisi lain, nilai Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Pemprov Kepri menembus angka 83,24 (A–), menandakan kinerja pemerintahan yang semakin transparan dan akuntabel.
Namun, ia mengingatkan masih adanya tantangan besar seperti keterbatasan fiskal, ketimpangan antarwilayah, serta konektivitas antar pulau yang masih perlu ditingkatkan.
“Konektivitas wilayah kita baru di angka 0,55. Artinya masih banyak pulau yang sulit dijangkau. Ini menjadi pekerjaan bersama agar seluruh masyarakat merasakan hasil pembangunan,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wagub menegaskan bahwa Pemprov Kepri akan terus memperkuat program-program pro-rakyat seperti beasiswa pendidikan, bantuan kesehatan termasuk beasiswa dokter spesialis, pembangunan rumah ibadah, dan dukungan bagi nelayan, petani, serta pelaku UMKM.
Pemerintah juga terus mendorong percepatan pembangunan Jembatan Batam–Bintan dan SPAM regional dengan dukungan pemerintah pusat.
“Visi kita adalah Kepri Maju, Makmur, dan Merata. Untuk mencapainya, dibutuhkan kerja keras, sinergi, dan komitmen semua pihak,” tegas Nyanyang Haris. ***
