KARIMUN – Pengawasan terhadap kinerja pegawai Imigrasi diperketat menyusul arahan langsung dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Riau, Guntur Sahat Hamonangan.
Penegasan tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja pada Selasa, 21 April 2026, di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun.
Dalam arahannya, Guntur meminta seluruh pegawai untuk menjalankan tugas secara disiplin dan konsisten sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.
Ia menekankan bahwa setiap tindakan, baik di lapangan maupun dalam proses administratif, harus dilakukan secara ketat tanpa penyimpangan.
Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kualitas layanan sekaligus memastikan integritas institusi tetap terjaga.
Menurut Guntur, pengawasan yang kuat menjadi fondasi utama dalam mencegah potensi pelanggaran serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keimigrasian.
Selain itu, penerapan SOP secara konsisten juga menjadi kunci dalam menciptakan sistem kerja yang profesional dan akuntabel.
Arahan tersebut tidak hanya ditujukan untuk memperkuat pengawasan internal, tetapi juga sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan standar pelayanan publik di lingkungan Imigrasi.
Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun, Dwi Avandho Farid, menyatakan kesiapan jajarannya untuk menjalankan instruksi tersebut.
Ia menegaskan bahwa pihaknya akan memastikan seluruh pegawai memahami dan menerapkan SOP dalam setiap tugas yang dijalankan.
“Penekanan pada akuntabilitas menjadi hal mutlak guna menjaga marwah institusi dan mencegah penyimpangan wewenang,” ujar Dwi.
Menurutnya, penguatan pengawasan harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas layanan, sehingga masyarakat tidak hanya mendapatkan pelayanan yang cepat, tetapi juga transparan dan terpercaya.
Ia juga menambahkan bahwa kepatuhan terhadap SOP merupakan bagian penting dalam membangun budaya kerja yang disiplin di lingkungan Imigrasi.
Dengan adanya pengetatan pengawasan ini, diharapkan seluruh jajaran dapat bekerja lebih profesional dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.
Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya untuk memastikan pelayanan keimigrasian di Karimun berjalan sesuai aturan dan bebas dari praktik yang dapat merugikan masyarakat. ***
