SIJORIKEPRI.COM, KARIMUN — Bupati Karimun, Aunur Rafiq, bersama Kepala Kantor Wilayah (KaKanwil) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Khusus Kepri, Rusman Hadi, melakukan Rapat Koordinasi dan Konsultasi tentang 9 (Sembilan) Bahan Pokok (Sembako) termaksuk komoditi lainnya dengan pelaku bisnis, baik importir maupun eksportir,di Kabupaten Karimun, di Rumah Dinas Bupati Karimun, Rabu, (21/02/2018).
Bupati Karimun, Aunur Rafiq, memaparkan kondisi riil tentang perputaran ekonomi dengan gambaran tentang masalah khususnya 9 bahan pokok, termasuk komodoti lainnya, dimana bahwa dengan ditutupnya keran impor dari kebijakan pemerintah pusat pada bulan Juli 2017 lalu, hingga saat ini aktifitas impor di Kabupaten Karimun, tidak ada lagi semua kebutuhan terpenuhi melalui dengan komoditi lokal.
Rafiq, menyebutkan, meski aktivitas Impor di Kabupaten Karimun sudah tidak terjadi lagi, namun pasti ada kendala dalam waktu tertentu.
“Meski demikian, namun dalam waktu berjalan tentu akan terjadi tersendat-sendat beberapa komoditi, karena kita melihat daerah kita daerah paling ujung perbatasan dan terluar, seperti beras gula dan lainnya yang perlu mendapatkan suatu kebijakan yang lebih khusus lagi,” ujar Bupati.
Kakanwil DJBC Khusus Kepri yang pada saat itu merupakan Narasumber menjelaskan, pengusaha diberikan harapan untuk mengurus selaku importir, namun pelaku usaha menyatakan bahwa mengurus importir itu tidak gampang, dan tidak mudah bagi pelaku usaha. Khususnya untuk masalah beras, dan itu juga tidak seluruhnya beras diberikan kepada Bulog sebagai importirnya.
“Kita harus ambil dari Bulog, beras premium dari sana Rp 12.500 sampai sini Rp 13.000. Apabila dijual kepasaran itu tidak akan mungkin bisa, apalagi kepada pengecer, bisa Rp 14.000 atau Rp 14.500. Sehingga kita tidak akan mungkin mendatangkan beras premium ke Karimun. Inilah yang menjadi kendala,” jelasnya.
Dalam rapat koordinasi yang telah dilakukan itu, Bupati Karimun menyimpulkan,
Pertama kita akan menyurati ke bapak Gubernur agar bisa memfasilitasi Kabupaten Kota, agar masalah impor ini menjadi pembicaraan ke tingkat pusat, yang nantinya mungkin akan dilakukan rapat dengan Menteri Perdagangan yang mungkin mengundang seluruh Kabupaten/Kota.
“Awalnya kita akan surati pak Gubernur tentang apa yang kita bahas hari ini, dan apa saja yang menjadi hambatan yang dirasakan sehingga bisa menjadi bahan untuk dibahas ke tingkat pusat tentang masalah di Kabupaten Karimun,” terang Rafiq.
Yang kedua, sambung Rafiq, pada kesimpulan rapat tersebut juga, ada tentang harapan terkait kuota untuk Batam yang akan diberikan kepada importir-nya itu bisa ditambah, sehingga didalamnya ada untuk kepentingan Karimun.
Rafiq melihat, bahwa di Kabupaten Karimun sebagai daerah FTZ, perdagangan pelabuhan bebas, di mana dengan pelabuhan bebas yang hanya diberikan impor itu pelabuhannya di Batam, maka dari itu kita menginginkan Batam yang kuatanya itu untuk kebutuhan lokal sehingga tidak boleh keluar dari Batam.
“Kita harapkan distributor kita bisa mengambil di Batam, masuk ke kawasan FTZ kita, sehingga kuota untuk Batam yang akan diberikan kepada importir-nya itu bisa ditambah, sehingga didalamnya ada untuk kepentingan Karimun, namun sampai hari ini juga belum ada, ini juga yang akan kita sampaikan sehingga untuk kuota di Batam ada juga untuk Karimun,” ujarnya.
Karena kalau Karimun bicara kuotanya tersendiri, importirnya yang harus didapatkan itu harus urus izinnya sendiri. Ini sangat berat dan sangat panjang prosesnya, dan apalagi makanan buah-buahan harus sampai kepada daerah produsennya sebagai pendukung. Itu sangat mustahil dan tidak mungkin seperti Anggur dan Jeruk, bukan dari Singapura, namun harus transit dan harus sampai ke daerah asalnya, itu sudah ada dikantongi oleh importir yang sudah mengantongi izin, sehingga bagaimana importir bisa memberikan kepada distributor kita disini.
“Ini bisa masuk, tentunya dengan membayar kewajiban-kewajiban tertentu di Pelabuhan Parit Rampak sebagai kawasan FTZ,” jelas Rafiq.
Yang ketiga, dari hasil kesimpulan rapat, kita sudah mengantisipasi tentang kebutuhan barang sembako, khusus untuk menjelang lebaran nantinya.
“Dan memantau, agar harga tidak melonjak naik dari bulan ini agar tetap stabil di tiga bulan mendatang,” tutupnya. (SK-FIK)
