LINGGA (SK) — Muhammaad Nizar, Wakil Bupati Lingga, menanggapi isu pungutan liar yang di laporkan oleh Calon Pegawai Negeri (CPN), untuk tes kesehatan syarat menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara) yang baru-baru ini dilakukan oleh pihak Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan Kabupaten lingga. Terkait hal tersebut, dirinya meminta kepada semua CPN, agar tidak terpropokasi dan melakukan hal-hal yang justru merugikan pihak CPN itu sendiri. Saat ini, pungutan tersebut memang belum memiliki dasar hukum, namun cek kesehatan tersebut memang membutuhkan biaya, sesuai dengan aturan kesehatan yang di syaratkan.
“Saya minta hal ini tidak diributkan. Karena, jika harus cek kesehatan ke luar Dabo seperti Batam atau Tanjungpinang, maka biaya yang di keluarkan akan lebih besar lagi,” ungkapnya, saat apel pagi di Gedung Nasional Dabo Singkep, Senin, (30/01/2017).
Pihak Rumah sakit dan Dinas Kesehatan sendiri, kata Nizar, sebelumnya telah meminta untuk dilakukan perubahan Perbup, yang mengatur tentang biaya cek kesehatan tersebut. Karena, tarif yang lama sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini, yang mengalami beberapa kenaikan harga barang dan peralatan untuk tes kesehatan tersebut.
“Pihak Dinkes, kemarin sudah meminta dilakukan perubahan perbup penyesuaian tarif, namun hal tersebut masih kita kaji, sehingga belum sempat di tandatangani,” terangnya.
Biaya Rp 750.000 yang di terapkan oleh Dinas Kesehatan dan pihak rumah sakit, lanjut Nizar, hal tersebut dianggapnya masih wajar, jika dibandingkan harus melakukan tes kesehatan ke Batam, dengan biaya yang mencapai dua juta dan belum lagi biaya transportasi dan akomodasi selama berada di Batam.
“Bupati sudah menyampaikan hal ini secara tegas. Jika ragu melakukan tes kesehatan dengan biaya 750.000 itu, maka pihaknya akan membuat kebijakan untuk melakukan tes kesehatan ke Kota Batam, dengan peralatan yang lebih lengkap,” paparnya.
Sebelumnya, tambah Nizar, lebih kurang 15 orang CPN (Calon Pegawai Negeri) melaporkan ke tim Saber pungli, telah terjadi pungutan liar untuk tes kesehatan bagi CPN sebesar Rp 750.000. Hal ini dianggap tidak memiliki dasar hukum yang jelas, dan ini sudah ditanggapi oleh tim saber pungli yang di bentuk. Namun, saat ini proses hukumnya masih berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Daerah.
“Kita tidak mau ribut-ribut masalah ini, yang akan menganggu stabilitas Kabupaten kita, yang saat ini sedang semangat membangun dengan kucuran anggaran dari pemerintah pusat yakni, persawahan, pertanian, dan peternakan yang tahun ini akan di kucurkan,” unggahnya. (SK-Pus)
