TANJUNGPINANG – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) menjadi dua dokumen penting dalam sistem pemerintahan daerah yang kembali disorot Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, dalam apel perdana pasca Idul Fitri, Senin, 30 Maret 2026.
LKPJ dan LPPD merupakan bagian dari kewajiban administratif yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran.
LKPJ adalah laporan yang disampaikan kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Laporan ini berisi gambaran umum kinerja pemerintah daerah, termasuk pelaksanaan program, capaian, serta penggunaan anggaran.
Sementara itu, LPPD merupakan laporan yang disampaikan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri. Laporan ini menjadi dasar evaluasi kinerja pemerintah daerah secara nasional.
Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menegaskan bahwa kedua laporan tersebut memiliki peran strategis dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pemerintahan.
Ia menjelaskan bahwa ketepatan waktu dan kelengkapan laporan menjadi indikator penting dalam menilai kinerja suatu daerah.
“Hal ini penting agar Pemprov Kepri tidak menjadi objek wanprestasi di mata pemerintah pusat,” ujar Ansar.
Menurutnya, penyusunan LKPJ dan LPPD bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral pemerintah kepada masyarakat dan negara.
Selain itu, laporan tersebut juga menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja pemerintah daerah di masa mendatang.
Ansar mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk serius dalam menyusun laporan tersebut agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antar perangkat daerah agar seluruh data dan informasi yang disampaikan dalam laporan benar-benar akurat.
Dengan laporan yang baik, pemerintah daerah tidak hanya dinilai patuh secara administratif, tetapi juga menunjukkan komitmen dalam menjalankan pemerintahan yang profesional.
Pernyataan ini disampaikan dalam apel perdana ASN yang digelar sebagai awal aktivitas pemerintahan setelah libur Hari Raya Idul Fitri. ***
