BATAM – Ketua DPRD Kota Batam Muhammad Kamaluddin menegaskan bahwa DPRD bersama Pemerintah Kota (Pemko) Batam siap mengawal lahirnya regulasi yang benar-benar berpihak kepada masyarakat, terutama terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Umum Perumahan.
Pernyataan itu disampaikan Kamaluddin usai Rapat Paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Batam, Selasa (4/11/2025) yang mengesahkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas Ranperda tersebut. Seluruh fraksi DPRD Batam sebelumnya telah menyatakan dukungan penuh agar aturan ini masuk ke tahap pembahasan lanjutan.
Dalam rapat tersebut, DPRD juga mengumumkan susunan Pansus yang akan bekerja mengkaji substansi Ranperda.
Melalui musyawarah internal, Ir H Djoko Mulyono (Fraksi Golkar) ditetapkan sebagai Ketua Pansus, sementara Ir Suryanto (Fraksi PKS) dipercaya menjadi Wakil Ketua Pansus.
Kamaluddin berharap Pansus dapat bekerja maksimal bersama Pemko Batam untuk merumuskan regulasi yang kuat dan mampu menjawab persoalan PSU perumahan secara menyeluruh.
Kamaluddin menyebut Ranperda PSU merupakan langkah penting untuk memperkuat kepastian hukum dalam penataan prasarana dan utilitas di lingkungan perumahan.
Dengan adanya regulasi yang jelas, pemerintah daerah akan memiliki landasan lebih kuat dalam menerima PSU dari pengembang, sebuah masalah yang selama ini kerap menjadi kendala di banyak kawasan permukiman.
“Kami berharap Pansus dapat bekerja optimal bersama Pemko Batam, sehingga Perda ini nantinya mampu menjadi payung hukum yang kuat dalam penataan prasarana dan utilitas perumahan,” ujarnya.
DPRD Batam menegaskan komitmen untuk terus mendorong pembangunan kota yang tertib, berkelanjutan, dan benar-benar mengutamakan kepentingan publik. ***
