BATAM – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) menegaskan komitmennya memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat yang bekerja pada sektor berisiko tinggi, khususnya nelayan dan petani. Penegasan ini disampaikan Gubernur Kepri Ansar Ahmad saat menyerahkan bantuan hibah Pemprov Kepri kepada masyarakat, organisasi, dan rumah ibadah di Masjid Darul Muttaqin, Perumahan Taman Cipta Asri II, Kota Batam, Selasa (9/11/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Ansar menjelaskan bahwa salah satu bentuk nyata komitmen pemerintah adalah pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi lebih dari 42 ribu nelayan dan petani di Kepri. Seluruh biaya iuran tersebut ditanggung melalui APBD Provinsi Kepri.
Dari total peserta, sekitar 31 ribu merupakan nelayan, sementara hampir 10 ribu lainnya adalah petani.
Ansar menegaskan pentingnya perlindungan bagi para pekerja sektor maritim dan agrikultur yang setiap hari menghadapi risiko tinggi. “Nelayan pergi pagi-pagi ke laut. Kita harus menjaga mereka,” tegasnya.
Melalui program ini, peserta yang meninggal dunia saat bekerja berhak menerima santunan sebesar Rp70 juta, serta beasiswa pendidikan untuk dua anak hingga jenjang sarjana (S1).
Untuk peserta yang meninggal karena sakit biasa, santunan sebesar Rp42 juta tetap diberikan, dengan fasilitas beasiswa khusus bagi dua anak apabila peserta telah terdaftar minimal tiga tahun berturut-turut.
Tahun ini, Pemprov Kepri mengalokasikan anggaran hampir Rp10 miliar untuk mendukung program perlindungan sosial tersebut, yang dinilai strategis untuk menjaga keberlanjutan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pertanian.
Selain program perlindungan sosial, Pemprov Kepri juga menyerahkan berbagai bantuan hibah secara simbolis.
Bantuan yang disalurkan meliputi 10 unit ambulans, 2 tenda, 4 bantuan usaha, serta 5 paket sembako.
Gubernur Ansar menegaskan bahwa meski pemerintah melakukan efisiensi anggaran di beberapa sektor, dukungan terhadap fasilitas ibadah dan kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas.
“Yang penting pemerintah tetap konsisten dan memberikan dukungan kepada masyarakat,” ujarnya.
Ansar memastikan cakupan perlindungan bagi pekerja sektor informal akan terus diperluas demi menjaga kesejahteraan keluarga mereka.
“Kita ingin memastikan keluarga nelayan dan petani tetap terlindungi. Anak-anak mereka harus tetap bisa sekolah, bahkan sampai perguruan tinggi,” tutup Ansar.
Turut mendampingi Gubernur Ansar dalam kegiatan tersebut Tim Percepatan Pembangunan, Syarifah Normawati, Kepala Bapenda Kepri Abdullah, serta Kepala Dinsos Kepri Mahadi Rahman dan jajaran lainnya. ***
