BATAM – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) kembali menunjukkan keberpihakan terhadap masyarakat yang bekerja di sektor berisiko tinggi dengan mengalokasikan anggaran hampir Rp10 miliar untuk program perlindungan sosial tahun ini. Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad saat menyerahkan bantuan hibah kepada masyarakat, organisasi, dan rumah ibadah di Masjid Darul Muttaqin, Perumahan Taman Cipta Asri II, Kota Batam, Selasa (9/11/2025).
Anggaran hampir Rp10 miliar tersebut digunakan untuk membiayai iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi lebih dari 42 ribu nelayan dan petani di Kepri.
Seluruh biaya iuran ditanggung melalui APBD Provinsi Kepri sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap pekerja sektor maritim dan agrikultur yang setiap hari menghadapi risiko tinggi.
Dari jumlah tersebut, sekitar 31 ribu peserta merupakan nelayan dan hampir 10 ribu lainnya adalah petani. “Nelayan pergi pagi-pagi ke laut. Kita harus menjaga mereka,” tegas Ansar.
Melalui program BPJS Ketenagakerjaan, peserta yang meninggal dunia saat bekerja berhak mendapatkan santunan Rp70 juta ditambah beasiswa pendidikan bagi dua anak sampai jenjang sarjana (S1).
Untuk peserta yang meninggal karena sakit biasa, keluarga tetap menerima santunan Rp42 juta, dengan beasiswa bagi dua anak apabila peserta telah terdaftar minimal tiga tahun berturut-turut.
Ansar menekankan bahwa perlindungan ini sangat penting untuk menjaga keberlangsungan pendidikan dan kesejahteraan anak-anak para pekerja sektor informal tersebut.
Selain perlindungan sosial, dalam kegiatan yang sama Pemprov Kepri juga menyerahkan berbagai bantuan hibah secara simbolis, di antaranya 10 unit ambulans, 2 tenda, 4 bantuan usaha, dan 5 paket sembako.
Ansar menegaskan bahwa meski pemerintah melakukan efisiensi di sejumlah sektor, komitmen untuk mendukung fasilitas ibadah dan kebutuhan masyarakat tidak berubah. “Yang penting pemerintah tetap konsisten dan memberikan dukungan kepada masyarakat,” ujarnya.
Gubernur juga memastikan bahwa cakupan perlindungan akan terus diperluas, terutama bagi pekerja sektor informal yang rentan menghadapi kecelakaan dan risiko sosial lainnya.
Turut mendampingi Gubernur Ansar dalam kegiatan tersebut Tim Percepatan Pembangunan, Syarifah Normawati, Kepala Bapenda Kepri Abdullah, serta Kepala Dinsos Kepri Mahadi Rahman dan jajaran lainnya. ***
