BATAM (SK) — Telah berlangsung dengan serius, acara Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), terkait Pemberdayaan Masyarakat Setempat, yang di pimpin oleh Sekretaris Komisi I DPRD Batam, Ruslan Ali Wasyim SE, di Ruang Rapat Komisi I DPRD Kota Batam, Senin, Pukul 14.00 WIB, (25/04/2016).
Adapun para pihak terkait yang di undang di Acara Rapat Dengar Pendapat tersebut adalah Kadisnaker Pemerintah Kota Batam, Camat Nongsa, Lurah Kabil, Ketua Perpat Kota Batam, Ketua Perpat Kecamatan Nongsa, Ketua Rukun Warga dan juga Tokoh Masyarakat setempat.
Selain itu, Ketua RW 01 Telaga Punggur, Ketua RW 02 Teluk Nipah, Ketua RW 04 Kampung Panau, Syamsudin, Abdul Apelabi, Hasan Deni, juga di catat dalam lembaran Jadwal Kegiatan DPRD Batam hari itu. Ada juga hadir beberapa anggota Perpat Nongsa di Rapat tersebut.
Beberapa Pimpinan Perusahaan juga di undang di Acara RDPU tersebut, antara lain, Pimpinan PT Labroy Shipyard, Pimpinan PT BBS Shipyard, Pimpinan PT FI Centre, Pimpinan PT Indokarya Sinergi, Pimpinan PT Anggeek Hitam, Pimpinan PT JSE, Pimpinan PT Nexsus dan Pimpinan PT Musi Mas.
Adapun inti dari pada Rapat Dengar Pendapat Umum tersebut adalah, bahwasanya Perpat Nongsa meminta, agar Perusahaan-Perusahaan yang ada di wilayah Kecamatan Nongsa tersebut, untuk bisa memberikan kesempatan kepada masyarakat tempatan yang ada di wilayah Nongsa.
“Ya ada baiknya juga memang, kalau Perusahaan yang ada disana, bisa memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat. Ya saya setuju juga begitu,” kata Pemimpin Rapat, Ruslan Ali Wasyim, yang di ya kan oleh Anggota DPRD lain yang mendampinginya, Tumbur Sihaloho.
“Kalau masalah MOU, semua itu harus lah sesuai aturan. Tidak bisa langsung-langsung begitu. Harus melalui Lembaga Penempatan Tenaga Kerja,” Tegas Vera, yang hadir sebagai perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja Pemko Batam, menanggapi masalah MOU. (SK-Nda)
