KARIMUN — Fraksi Gerindra Plus DPRD Karimun menilai bahwa janji-janji kampanye yang disampaikan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Karimun, Iskandarsyah dan Rocky Marciano Bawole, saat Pilkada 2024 lalu, tidak tercermin dalam dokumen Rencana Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Anggota DPRD Karimun, Dharmendra, dalam rapat paripurna pembahasan Ranwal RPJMD di Gedung DPRD Karimun, baru-baru ini.
“Kami tidak menemukan penjabaran program-program yang mereka janjikan saat kampanye. Sejumlah janji itu hanya sebatas pepesan kosong,” tegas Dharmendra.
Dharmendra menyebutkan beberapa program yang dijanjikan namun tak terlihat dalam dokumen RPJMD, seperti Kartu Satu, Insentif Lansia, Karimun Pintar, Pra-Kerja Karimun, Subsidi BBM untuk nelayan dan sopir angkutan umum, Insentif RT/RW, hingga Bantuan UMKM dan Pupuk untuk Petani.
“Frasa Kartu Satu hanya muncul sekali di halaman 211, itu pun tanpa penjabaran yang jelas,” tambahnya.
Dalam pandangan Fraksi Gerindra Plus, RPJMD seharusnya mengacu pada tiga prioritas anggaran menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu: pelayanan dasar, janji kepala daerah, dan program penunjang OPD.
Namun, mereka menilai bahwa dari sisi alokasi, program visi-misi kepala daerah hanya mendapat 24,9 persen dari total anggaran hanya sedikit lebih tinggi dari belanja penunjang OPD yang sebesar 14,9 persen.
“Tanpa penjabaran program, angka ini hanya memberi kesan formalitas belaka,” ucap Dharmendra.
Kritik juga disampaikan atas belum adanya strategi konkret pemerintah daerah dalam menyelesaikan utang yang kini mencapai Rp173 miliar.
Fraksi Gerindra Plus menilai lonjakan utang yang signifikan sejak 2022 hingga 2024 menjadi cerminan buruknya manajemen keuangan daerah.
“Jika pola ini terus dipertahankan, Karimun bisa berada di ambang krisis keuangan bahkan pailit,” tegasnya.
Mengakhiri pandangannya, Fraksi Gerindra Plus meminta agar pemerintah daerah segera melakukan revisi terhadap Ranwal RPJMD dengan memasukkan janji kampanye secara utuh dan menjabarkannya ke dalam program yang terukur dan terarah.
“Rakyat Karimun tidak memilih pemimpin untuk diberi janji manis tanpa realisasi. Jangan sampai kepercayaan publik menjadi korban,” tutup Dharmendra. ***
