KARIMUN – Sorotan terhadap hibah Rp4,4 miliar untuk Polres Karimun terus bergulir, bahkan memunculkan pertanyaan baru dari masyarakat terkait sumber anggaran tersebut. Pada Senin, 4 Mei 2026, isu ini semakin ramai diperbincangkan di tengah kondisi keuangan daerah yang dinilai memprihatinkan.
Sejumlah warga mulai mempertanyakan, apakah institusi kepolisian di daerah tidak memiliki anggaran tersendiri dari pusat sehingga harus menggunakan APBD.
“Apakah Polres Karimun tidak menerima anggaran dari Mabes Polri sehingga harus dibebankan ke APBD?” menjadi salah satu pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat.
Pertanyaan ini menguat seiring munculnya kritik dari kalangan mahasiswa yang menilai kebijakan tersebut tidak mencerminkan skala prioritas kebutuhan masyarakat.
Raja Pradigjaya, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarief Kasim Pekanbaru, menyampaikan kritik tajam terhadap kebijakan tersebut.
“Menurut saya ini salah satu kegagalan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun membaca skala prioritas kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai kebutuhan dasar seperti infrastruktur transportasi laut dan akses kesehatan masih jauh lebih mendesak.
“Penguatan infrastruktur dasar yang menyangkut keselamatan dan keberlangsungan hidup masyarakat itu yang lebih penting,” katanya.
Hingga saat ini, Kapolres Karimun AKBP Yunita Stevani belum memberikan tanggapan terkait penggunaan anggaran tersebut.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Karimun Raja Machrizal menyebut anggaran tersebut bertujuan meningkatkan pelayanan publik.
“Peningkatan sarana dan prasarana tersebut tujuannya untuk memaksimalkan pelayanan ke masyarakat oleh Polres Karimun,” jelasnya. ***
